Ini bukti maju jadi ketua umum Golkar harus berduit

Merdeka.com - Delapan bakal calon ketua umum Partai Golkar mendaftarkan diri ke panitia Munaslub. Enam di antaranya lolos verifikasi tahap awal, dua dinyatakan tidak memenuhi administrasi. Hanya masih diberikan kesempatan sampai Pukul 12.00 WIB siang ini.

Mereka yang lolos verifikasi tahap pertama adalah Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua DPR Ade Komarudin, Anggota Komisi XI DPR Airlangga Hartarto, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Anggota Komisi III DPR Azis Syamsuddin dan mantan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dua yang tidak lolos yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Keduanya sejak awal memang menolak untuk membayar syarat pendaftaran caketum senilai Rp 1 miliar. Sementara enam lainnya, tak keberatan dan telah melakukan pembayaran uang mahar tersebut.

Iuran Rp 1 miliar memang menjadi polemik di kalangan internal. Sebab, persyaratan ini dinilai bisa mengganjal para kader yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua umum tapi tidak memiliki cukup uang.

Di sisi lain, KPK juga telah menyatakan jika uang Rp 1 miliar tersebut bisa dibilang sebagai bentuk money politic atau gratifikasi. Apalagi, para kandidat calon ketua umum mayoritas merupakan pejabat publik.

Hanya saja, panitia tetap memberlakukan syarat Rp 1 miliar tersebut. Mereka meyakini bahwa persyaratan itu bukanlah bentuk gratifikasi, melainkan sumbangan partisipasi gotong royong sehingga tidak masuk dalam bentuk pidana.

Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengibaratkan, bahwa sebenarnya Munaslub Golkar ini tak ada bedanya dengan acara 17 Agustusan di tingkat RT/RW, sehingga semua biayanya dibuat setransparan mungkin dan dijadikan iuran swadaya bagi para kadernya yang ikut berpartisipasi.

"Money Politics kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politics, ini cost politics. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang. Kayak mau kendurian tujuh belas agustusan gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya kan. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan," ujar Agun.

"Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya. Nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp 1 miliar," terang dia.

Anggapan jika calon ketua umum Golkar harus berduit memang bisa dibilang terbukti. (mdk/rnd)