Ini alasan kinerja DPR terburuk sepanjang sejarah

Merdeka.com - Masyarakat wajib mengawasi para pejabat negara. Apalagi bagi mereka terpilih sebagai wakil rakyat dalam Pemilu. Mereka sudah pasti mengemban tanggungjawab besar bagi suara rakyat.

Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan rakyat untuk diawasi kinerjanya. Tugas sebagai wakil rakyat tidaklah mudah. Mereka harus banyak menyelesaikan pelbagai undang-undang maupun mengoreksi tiap kebijakan.

Di setiap era, pasti banyak pekerjaan rumah DPR menumpuk hingga akhir masa jabatan. Sehingga harus diteruskan pada masa pimpinan selanjutnya.

Untuk DPR periode 2014 hingga 2019, kinerjanya dianggap paling buruk dalam sejarah. Padahal baru setahun mereka bekerja mengemban amanat rakyat.

"Setahun ini benar benar buruk sekali kinerja DPR," kata Abdul Sahid, peneliti dari Formappi, Minggu kemarin.

Banyak juga faktor lain menyelimuti buruknya kinerja DPR periode 2014-2019. Sehingga memang sulit bagi mereka ambil keputusan sesuai.

Berikut alasan DPR periode sekarang kinerjanya dinilai buruk, Minggu (20/12):

Sering tersandung masalah etika

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja DPR tahun ini merupakan kinerja yang terburuk sepanjang sejarah DPR pasca reformasi. Hal tersebut lantaran fungsi legislasi, fungsi anggaran ataupun fungsi etika DPR tidak menghasilkan prestasi yang cukup baik."Selama satu tahun kerja saja ketua DPR nya sudah melakukan pelanggaran etik soal 'papa minta saham' yang membuat kegaduhan," ujar Abdul Sahid, peneliti dari Formappi di kantornya Jakarta, Minggu (20/12).Yang lebih membuat DPR terlihat mengkhianati rakyat menurut Abdul adalah penyerapan anggaran yang tidak jelas oleh DPR. APBNP tahun 2015 untuk DPR senilai Rp 5 Triliyun."Mereka mungkin belum siap dengan anggaran Rp 5 Triliyun jadinya apa aja dikerjain, renovasi toilet lah apa lah, yang penting uangnya abis intinya gitu," sambungnya.

Utang 37 undang-undang

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik DPR hanya sibuk membahas rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Padahal selama ini pihaknya melihat masih minimnya realisasinya.Peneliti Formappi, Lucius Karus menyebutkan dalam Prolegnas 2015 DPR masih menyisakan utang RUU sebanyak 37 RUU. Sementara pembahasan RUU belum terlaksana, pada bulan Juli lalu DPR malah menambah tiga pembahasan yang akan dimasukan ke Prolegnas 2015."DPR tiga kali penambahan prolegnas 2015 di bulan Juli ditambah jadi 39 RUU," ujar Lucius di kantor Formappi Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).Hal inlah yang membuat Formappi menyebut DPR tidak ada terobosan khususnya saat masa sidang I. Setidaknya ada beberapa point yang membuat DPR terlihat tidak memiliki terobosan diantaranya dari fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan kode etik."Untuk fungsi pengawasan ada empat issue yang menonjol saat itu proses seleksi Capim KPK, Komisioner KY, pembentukan Pansus Pelindo II, dan pembentukan Panja kebakaran hutan dan lahan. Namun pembentukan panja ini tidak jelas kelanjutannya. Panja mengajukan interpelasi tapi ditolak pada rapat paripurna DPR 30 Oktober," ujarnya.

Sering gaduh

Partai Golkar menunjuk Ade Komarudin, sebagai pengganti Setya Novanto di kursi Ketua DPR. Ade menilai, sejauh ini lembaga DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik."Saya katakan dari segi fungsi pengawasan sudah berjalan baik. Bahkan harus dikendalikan, namun bukan untuk disetop, tapi diarahkan agar jadi pengawasan yang konstruktif, bukan destruktif," ujar Ade, saat pulang kampung dan meresmikan salah satu food court, di Purwakarta, Sabtu (19/12).Ade menilai, fungsi pengawasan penting. Namun, bukan berarti untuk mencari kesalahan karena pengawasan dalam konteks menyalahkan itu lebih gampang."Selama setahun kemarin, DPR kurang produktif bahkan terlalu gaduh. Yang ada fungsi pengawasan lebih dominan dibanding dua fungsi lainnya yakni legislasi dan anggaran," ujar Ade.Ade menilai, mulai 11 Januari nanti dirinya resmi menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Setya Novanto memutuskan mundur karena terbelit kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport.