Ini alasan Jokowi tak libatkan KPK & PPATK saat reshuffle menteri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengangkat lima menteri dan satu sekretaris kabinet untuk menggantikan pejabat lama karena dianggap tak berprestasi. Ternyata, proses pencarian pejabat baru tersebut tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Saat ditemui wartawan, pria yang akrab disapa Jokowi ini menyebutkan alasannya tak melibatkan dua lembaga tersebut. Salah satunya adalah karena berharap para menteri baru tersebut segera merespon cepat perubahan global.

"Ya semuanya langsung bekerja karena kita ingin merespon secara cepat terjadinya perubahan-perubahan situasi global, keuangan global, yang harus cepat direspon menteri-menteri yang ada juga menko dan menteri yang baru," ungkap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8).

Meski tak melibatkan dua lembaga tersebut, namun Jokowi memastikan rekam jejak enam pejabat baru di kabinetnya tersebut sudah ditelusuri sejak lama. Yakni ketika isu reshuffle menteri mulai mencuat.

"Kan sudah dari 2,5 bulan yang lalu," ucapnya.

Sebelumnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku KPK tidak dilibatkan untuk melakukan tracking menteri reshuffle yang baru dilantik Presiden Jokowi, hari ini, Rabu (12/8). Padahal sebelumnya dalam pemilihan nama-nama menteri kabinet Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk mentracking nama-nama calon menteri yang akan dipilihnya.

"Kalau yang barusan tidak dikomunikasikan ke KPK," katanya saat ditemui di bangsal Kepatihan komplek kantor Gubernur DIY, Rabu (12/8).