Ini alasan Dewan Kehormatan Demokrat belum beri sanksi untuk Ruhut

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat belum memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono terkait sanksi untuk Ruhut Sitompul. Anggota Kehormatan, Darizal Basir mengatakan pihaknya belum menerima hasil keputusan dari komisi pengawasan (Komwas) partai.

Apalagi, kata Darizal, Komwas dijadwalkan akan kembali memanggil Ruhut karena sebelumnya mangkir. Pemanggilan ini menyusul sikap Ruhut yang mendukung Ahok-Djarot. Padahal, Demokrat sepakat mengusung Agus-Sylviana.

"Terkait isu ini dalam rapat terbatas, komisi pengawas dan dewan kehormatan partai. Langkah pertama, Komwas proses, sudah dipanggil tapi panggilan pertama belum hadir, maka akan dipanggil kedua kalinya. Belum-belum (putusan dari Komwas)," kata Darizal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Selain itu, Darizal menjelaskan partainya tengah sibuk mempersiapkan rapat kerja nasional partai yang akan digelar pada (29/10) mendatang. Rakernas tersebut akan membahas kesiapan partai dalam menyambut Pilkada 2017.

"Karena partai pun sedang sibuk menyiapkan Rakernas tanggal 29 Oktober. Sebagian pengurus juga sedang mempersiapkan Pilkada," ujarnya.

Darizal menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan soal sanksi yang akan diberikan kepada Ruhut, pertama, Komwas akan berembuk dan memberikan rekomendasi kepada dewan kehormatan.

Kemudian, rekomendasi tersebut akan serahkan dan ditindaklanjuti. Dewan kehormatan akan berproses dan hasilnya akan diserahkan ke SBY. Menurutnya, SBY lah yang akan memutuskan sanksi untuk Ruhut atas rekomendasi yang diberikan.

"Dari Komwas nanti akan rekomendasikan ke dewan kehormatan. Nanti dari dewan kehormatan ke komisi partai, nanti baru ke Ketum. Iya dari dewan kehormatan rekomendasi ke Ketum," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya menilai sikap Ruhut menunjukkan pelanggaran etik dan ketidakdisiplinan sebagai kader Demokrat. Jika tetap pada sikapnya mendukung Ahok-Djarot, Darizal menyarankan lebih baik Ruhut mundur dari keanggotaan partai.

"Bagaimana kita menegakan nilai-nilai kehormatan organisasi kalau kita tidak disiplin dan kita tidak loyal dengan keputusan partai, ya lebih baik kita berada di luar partai saja," tegasnya.

"Yang pasti Ruhut ini sudah melakukan pelanggaran etik. Tapi etiknya sekarang ini dinilai sedang atau berat, tinggal itu saja pendalamannya," tambah dia. (mdk/did)