Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan Agung Laksono terpaksa islah terbatas dengan Ical

Ini alasan Agung Laksono terpaksa islah terbatas dengan Ical Ical dan Agung Laksono buka Mupimnas Kosgoro. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan, upaya islah yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) antara kubunya dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical), ditujukan untuk kepentingan Golkar dalam menghadapi pemilu kepala daerah. Menurut dia, hal ini dilakukan demi Golkar bisa ikut pilkada.

"Misalnya, pertama kita sepakat dulu untuk mengutamakan kepentingan nasional, supaya agenda politik nasional ini bisa berjalan dengan baik, mengutamakan kepentingan partai," kata Agung saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) se-Jakarta, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5).

Kedua, lanjut Agung, dalam rangka menindaklanjuti apa yang disepakati kedua kubu, pihaknya akan membentuk tim kerja. Tim tersebut bertujuan menyusun rumusan rekonsiliasi.

"Masing-masing tiga orang, maksimum lima orang, lalu nanti kita akan merumuskan apa saja sih persyaratan balon pilkada ini," jelas Agung.

Seperti diketahui, JK yang juga politisi senior Partai Golkar turun langsung menengahi kisruh partai berlambang pohon beringin tersebut. JK bahkan sudah bertemu dengan kedua kubu, yakni kubu Ical dan Agung untuk membicarakan rekonsiliasi ini.

Agung Laksono mengatakan, islah yang dibicarakan hanya terkait dengan pilkada saja, agar Golkar bisa ikut. Untuk kepengurusan menurut dia tidak ada kata islah, pihaknya tetap mengambil jalur hukum di pengadilan yang saat ini masih dalam proses.

"Islah terbatas saja, dalam rangka memastikan Partai Golkar bisa ikut Pemilukada 9 Desember 2015 ini. Kita sedang mengupayakan bagaimana memastikan Partai Golkar, dengan kader-kader-nya yang mau jadi calon gubernur, calon bupati, maupun walikota. Itu saja. Adapun mengenai kepengurusan itu tetap jalur hukum," kata Agung.

Agung menegaskan, meski sedang ada upaya rekonsiliasi, jalur hukum tetap berjalan. Bahkan menurut dia, kalau perlu sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan siapa yang paling berhak pimpin Golkar sesuai dengan putusan inkracht pengadilan.

"Jadi naik banding itu tetap berjalan, kalau perlu kasasi, jadi tidak benar kalau hal itu mengubah rencana seperti semula karena akta banding sudah ada, tinggal Senin ini kita ajukan. Kemudian juga Menkum HAM, hal yang sama. Sikap kita tetap, DPP hasil Munas Ancol tetap mengajukan banding," tegas dia.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Dasi Kuning Jokowi, Ravindra Airlangga: Menunjukkan Kenyamanan dengan Filosofi Golkar

Dasi Kuning Jokowi, Ravindra Airlangga: Menunjukkan Kenyamanan dengan Filosofi Golkar

Belakangan ini Presiden Jokowi sering dikaitkan dengan Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Golkar soal Usulan Hak Angket: Belum Saatnya, Proses Perhitungan Masih Berjalan

Golkar soal Usulan Hak Angket: Belum Saatnya, Proses Perhitungan Masih Berjalan

Sehingga, Golkar meminta agar menunggu hasil resmi dari KPU.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Airlangga Minta Senior & Pengurus Golkar Terus Solid: Jangan Mau Dipecah & Dimanfaatkan

Airlangga Minta Senior & Pengurus Golkar Terus Solid: Jangan Mau Dipecah & Dimanfaatkan

"Pasti akan ada yang berusaha memecah belah Golkar tetapi dengan kehadiran di sini, ini dibuktikan bahwa senior partai Golkar bersama kita," kata Airlangga.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar

Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar

Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya