Ini 4 versi dalang walk out Demokrat di RUU Pilkada
Merdeka.com - Partai Demokrat memilih walk out saat voting Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari. Alasannya, 10 syarat yang diajukan partai berlambang Mercy itu tak diakomodir.
Voting RUU Pilkada dilakukan tanpa kehadiran Fraksi Demokrat. Alhasil, kubu pendukung pilkada secara langsung kalah dari pendukung pilkada lewat DPRD.
Kritik hingga kecaman lantas dialamatkan kepada Demokrat karena walk out. Namun, siapa dalang di balik walk out Demokrat hingga kini belum jelas.
Ada yang mengaku walk out itu atas instruksi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun ada pula yang membantahnya.
Berikut 4 versi dalang walk out Demokrat di RUU Pilkada seperti dirangkum merdeka.com.
Nurhayati Ali Assegaf
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan walk out yang dilakukan rekan-rekannya saat pengesahan RUU Pilkada atas instruksi Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Ramadhan ogah berpolemik apakah itu juga atas perintah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau tidak."Dari ketua fraksi dan kalau mengenai Pak SBY belum bisa bicara. Saya memaklumi beliau," ujar Ramadhan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).Menurut Ramadhan, yang mesti dipecahkan adalah forum lobi jelang pengesahan RUU Pilkada. Akan tetapi, dia tak mau menjelaskan, apa yang terjadi sebenarnya."Drama lobi 4 jam, itu yang harus dipecahkan," imbuhnya.
Benny K Harman
Politikus senior Partai Demokrat Ignatius Mulyono, bersama lima koleganya memilih tidak walk out saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada dini hari kemarin. Dia beralasan, hanya mengikuti perintah Ketua Umum Demokrat SBY yang ingin pilkada langsung."Ketua umum sudah jelas mendukung pilkada langsung, kalau walk out tidak bisa diaplikasikan itu," kata Ignatius di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).Dia mengatakan, walk out yang dilakukan teman-temannya adalah perintah Benny K Harman, bukan SBY. Karena itu, dia tak mau ikut-ikutan walk out."Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi ketum. Yang walk out itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi pilkada langsung oleh rakyat," tegas dia.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengaku instruksi walk out diberikan oleh Ketua Umum Demokrat SBY kepada Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf. Hal itu disampaikannya kepada Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul sesaat setelah walk out.Ruhut mengaku sempat menelepon SBY untuk mengkonfirmasi pengakuan Max. Namun, dikarenakan sedang sibuk, SBY kemudian mengirim pesan singkat kepadanya dan berjanji akan menghubungi Ruhut."Tapi batere aku semalam lowbatt," kata Ruhut kepada merdeka.com, Jumat (26/9).Menurutnya, SBY telah memerintahkan agar dilakukan pengusutan terhadap dalang di balik aksi walk out itu."Pak SBY enggak tahu siapa di balik ini. Kita enggak tahu siapa. Pak Amir Syamsuddin (Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat) juga sudah diminta untuk mengusut siapa (orang di balik aksi walk out)," kata Ruhut.
Max Sopacua
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan kepada Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul walk out adalah jalan terbaik. Max mengatakan hal itu kepada Ruhut sesaat setelah walk out di gedung DPR."Max Sopacua datangi gw sambil peluk. Dia bilang ini jalan terbaik. Gw bilang ini bukan arahan ketua umum. Dia (Max) bilang gak, ini atas arahan ketua umum ke ketua fraksi," kata Ruhut kepada merdeka.com, Jumat (26/9).Aksi walk out Demokrat itu disesalkan banyak pihak. Akibat disahkannya pasal pelaksanaan pilkada melalui DPRD di RUU Pilkada, pilkada ke depan tak akan dilakukan secara langsung lagi.Kecuali Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang rencananya bakal dilakukan oleh sejumlah pihak.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY Dikabarkan Jadi Menteri ATR, Demokrat: Kita Doakan Bekerja dengan Baik
Demokrat mengatakan, AHY sosok patriot siap menjalankan tugas dengan baik.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnya40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu
Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaDudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika
Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaLonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca Selengkapnya