Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini 4 dampak langsung jika dana Bansos disikat Jokowi

Ini 4 dampak langsung jika dana Bansos disikat Jokowi Jokowi ke PBNU. ©2014 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Wacana penghapusan dana bantuan sosial (Bansos) belakangan mencuat. Isu tersebut kali pertama dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Salah satu alasan dana Bansos akan dihapus karena dinilai rawan dikorupsi. Untuk menggantikan dana Bansos, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme lain sebagai penggantinya untuk masyarakat.

"Soal Bansos, sudah dievaluasi dan atas perintah Pak Presiden, Bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

Rencananya, penghapusan dana Bansos bakal dibahas Jokowi dalam sidang kabinet Januari mendatang. Saat ini, rencana tersebut masih dalam pengkajian.

"Kajian sedang dilakukan masih menunggu arahan presiden tentang itu mungkin baru akan dibahas di sidang kabinet di awal Januari," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12).

Sudah menjadi rahasia umum dana Bansos kerap kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik para kepala daerah. Berikut dampak langsung penghapusan dana Bansos seperti dirangkum merdeka.com:

Korupsi dana Bansos akan hilang

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, dana Bansos adalah dana yang rawan dikorupsi. Sebab, tak ada mekanis yang jelas soal penggunaan dana Bansos oleh pemerintah daerah (Pemda)."Jadi buat apa-apa ya pingin-pinginnya yang penguna Bansos. Jadi Bansos itu bisa kemana-mana (uangnya mengalir)," kata Ray kepada merdeka.com, Kamis (25/12).Namun demikian, Ray kurang sepakat jika dana untuk kepentingan masyarakat itu dihapus. Dia lebih sepakat jika mekanisme penggunaannya diperbaiki dan namanya diubah bukan dana Bansos."Misalnya Rp 1 triliun dana Bansos harus dipakai untuk kepntingan publik tapi harus lebih jelas. Misal tahun pertama untuk pembangunan infrastruktur, jembatan dll. Tahun kedua untuk pendidikan, pembangunan sekolah dll," katanya.

Elite politik daerah gak bisa jadi sinterklas lagi

Sudah menjadi rahasia umum dana Bantuan Sosial (Bansos) menjadi lahan subur untuk dikorupsi. Tak cuma itu, dana Bansos juga kerap kali digunakan untuk kepentingan politik para kepala daerah untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada."Jadi (dana Bansos itu) bisa buat bangun macam-macam. Gak terukur (penggunaannya). Jadi semacam dana saku pemda. Tiba-tiba masyarakat minta buat bangun jalan, jadi dana jalan, dll. Pemerintah jadi sinterklas dengan dana Bansos itu," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada merdeka.com, Kamis (25/12).Menurutnya, dana Bansos selama ini cenderung digunakan incumbent untuk kepentingan pencitraan kepada masyarakat karena hendak kembali mencalonkan diri di pilkada."Lihat saja kalau mau pilkada dana Bansosnya naik. Karena itu cara dia mengaet publik. Karena dengan dana Bansos dia seolah-olah jadi sinterklas. Jadi gak cuma tindak pidana korupsi, tapi uang itu juga dipolitisasi," katanya.

Politik uang atas nama dana Bansos hilang

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, dana Bansos seperti politik uang. Jika mekanisme penggunaannya diperjelas dan diawasi dengan benar maka politik uang dengan menggunakan dana Bansos akan hilang."Bansos itu kan seperti politik uang, kalau dihilangkan lama-lama gak bisa lagi politik uang. Meski gak bisa disebut politik uang karena legal, tapi efek dari itu seperti politik uang," kata Ray kepada merdeka.com, Kamis (25/12).Dia mencontohkan dana Bansos kerap kali melonjak jika suatu daerah hendak menggelar pilkada."Secara gak langsung seperti politik uang. Tiap mau pilkada dana Bansos naik. Seperti mau beli suara rakyat," kata Ray.

Pemda tak lagi dapat dana Bansos

Pemerintah berencana menghapus dana Bantuan Sosial (Bansos). Jika rencana itu jadi dilaksanakan, maka Pemda tak akan menerima dana Bansos lagi.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang seluruh pemerintah daerah untuk membuat anggaran Bansos. Hal itu berlaku baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota."Kalau bisa masing-masing provinsi dan kabupaten kota tidak menganggarkan bansos," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani

Anies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani

Anies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Penjelasan Istana Jokowi Bagi-Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma PDIP

VIDEO: Penjelasan Istana Jokowi Bagi-Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma PDIP

Ari Dwipayana menjelaskan Jokowi tak didampingi Mensos Tri Rismaharini, karena terkait dengan cadangan pangan.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap

Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap

Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya