Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini 3 kekhawatiran kubu Jokowi KMP kuasai pimpinan MPR

Ini 3 kekhawatiran kubu Jokowi KMP kuasai pimpinan MPR koalisi merah putih. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) lagi-lagi berhasil mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kali ini dalam voting pemilihan pimpinan MPR yang dimenangkan oleh kubu Prabowo.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyatakan ada sejumlah kekhawatiran ketika kubu Prabowo menguasai MPR. Pertama soal pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) nanti pada tanggal 20 Oktober 2014.

Kemudian, kata dia, soal amandemen UUD 1945. Terakhir soal penggulingan terhadap presiden terpilih Jokowi nantinya.

"Kalau MPR kekhawatiran publik ada dua, satu pelantikan kedua, soal impeachment dan perubahan UUD," kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).

Akan tetapi, Karding merasa yakin bahwa kekhawatiran ini tidak terjadi di bawah kepemimpinan paket yang diajukan oleh kubu Prabowo. Sebab, dia percaya dengan rekam jejak seorang Zulkifli Hasan dan EE Mangindaan.

"Kalau ini (yang pimpin) saya kira Insya Allah (tidak khawatir)," singkat dia.

Karding juga merasa yakin nantinya kubu Prabowo bakal memberikan ruang bagi kubu Jokowi di MPR. Meskipun dia pesimis hal itu terjadi di DPR.

"Saya kira mereka akan bagi (tugas) karena di MPR punya tradisi bagi secara proporsional," pungkasnya.

(mdk/gib)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP

Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP

Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya