Indo Barometer: Puan jadi representasi PDIP di kabinet Jokowi

Merdeka.com - Usai dilantik menjadi presiden besok, Joko Widodo bakal segera mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya. Salah satu nama yang disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet Jokowi adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Puan layak menjadi pembantu Jokowi-JK di kabinet. Sebab, Puan dapat menjadi representasi PDIP.

"Puan merepresentasikan partai, karena berposisi ketua DPP Bidang Politik, di DPR juga menjabat sebagai ketua fraksi. Prestasi dan pengalamannya adalah terlibat langsung dalam dinamika politik partainya yang kemudian menempatkan PDIP sebagai partai penguasa," katanya seperti dilansir Antara, Minggu (19/10).

Menurutnya, Puan memiliki jaringan kuat karena sudah menjabat ketua fraksi sejak periode lalu. Kemudian, di jajaran pengurus partai dia juga memegang jabatan sentral di bidang politik.

"Menurut saya, Puan adalah politisi yang networking-nya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak. Tak jauh beda ketika berbicara soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar," ucapnya.

Dia mengatakan, pengalaman Puan dalam politik antara lain dua kali pemilu selalu meraih BPP dan suara terbesar nasional. Puan juga menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Di tingkat nasional, Puan memimpin PDIP memenangkan pemilu legislatif sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, serta berperan sebagai Ketua BP Pilpres PDIP.

Dia mengatakan, nama Puan juga masuk dalam nama-nama calon menteri Jokowi yang dirilis oleh Indo Barometer. Dalam daftar nama calon menteri dari Indo Barometer, Puan masuk sebagai calon Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama nama calon lain yakni Muhaimin Iskandar dan Pramono Anung.

"Nama-nama ini hasil telusuran media massa, info dari kelompok masyarakat, dan narasumber yang dianggap kredibel dan relevan. Namun perubahan dan pergeseran nama-nama calon menteri dan nomenklatur kementerian masih bisa terjadi karena dinamika politik seperti yang sudah dinyatakan oleh Jokowi sendiri," kata Qodari.