ICW sebut dana aspirasi cuma kepentingan Parpol bukan pembangunan
Merdeka.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan mengatakan, banyaknya korupsi di Indonesia disebabkan dengan sistem demokrasi yang sudah bercampur dengan sistem kapitalisme. Salah satunya, terlihat dari Pemilu yang kini sudah menjadi ajang persaingan politik.
"Bagaimana politik itu dikelola, hingga kini tidak berjalan seperti semestinya. Pemilu di Indonesia itu money demokrasi. Semakin banyak uang semakin banyak peluang untuk jadi pejabat," kata Adnan dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (28/6).
Adnan menambahkan bentuk korupsi dalam pemilu lainnya adalah adanya dana aspirasi yang diusung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia menilai dana aspirasi ini hanya untuk kepentingan partai politik, bukan untuk pembangunan.
Alasannya, dengan terbatasnya akses politik yang dimiliki oleh para politikus sebagai akibat adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bagaimana pun sepak terjang KPK memberi pengaruh. Akses politik menjadi terbatas karena kasus korupsi DPR sudah mudah dideteksi oleh KPK. Upaya-upaya ini semakin mempersempit para dewan untuk mengakses dana publik," imbuh Adnan.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan dana politik menjadi salah satu faktor munculnya dana aspirasi. Menurut Adnan, dengan memanfaatkan dana ini, para politikus bisa melakukan kampanye lebih besar lagi.
"Supaya agenda pemberantasan korupsi sejalan dengan nilai demokrasi. Tentu saja harus ditingkatkan. Kalau itu bisa kita dorong, kita bisa selesaikan dua masalah sekaligus. Mengurangi korupsi dan mereorientasi pembangunan negara yang penuh dengan neokapitalisme dan neoliberalisme," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal tersebut juga yang membuatnya dan Cak Imin memiliki ikatan yang kuat dengan aspirasi rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaBawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaTKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca Selengkapnya