Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan koruptor. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Tercatat dari 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai pencalonan mantan koruptor bukti integritas terhadap pemberantasan korupsi hanya di mulut. Dia menyarankan satu jalan kepada partai untuk membuktikan integritas antikorupsi.

Emerson menyebut partai bisa menarik dukungan secara politik kepada caleg yang kadung terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT). Kendati sudah tak bisa ditarik, menurutnya partai bisa mendeklarasikan tidak mendukung calon legislatif itu.

"Paling tidak dideklarasikan orang ini dicabut, dicopot sebagai caleg pencalonannya," ujar Emerson dalam diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

Dia menyayangkan masih ada partai meloloskan para mantan koruptor. Padahal, peraturan KPU melarang caleg koruptor telah dibatalkan, partai sudah menandatangani pakta integritas bersama Badan Pengawas Pemilu. Pakta integritas tersebut langsung ditandatangani oleh ketua umum partai.

"Pakta integritas dilanggar oleh mereka sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menyebut masalah ini berasal dari DPR. Di mana undang-undang pemilu dibuat di Senayan. Dia menduga ada kepentingan partai dibaliknya.

Karenanya pembatalan PKPU oleh Mahkamah Agung tak serta merta menjadi pangkal masalah. Karena MA memiliki ruang sempit untuk memutuskan berdasarkan UU yang ada.

Bivitri menilai cara yang tersisa untuk caleg eks koruptor ini dengan mempublikasikan ke publik, seperti di tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tahu dan tidak memilih caleg tersebut.

"Jalan keluarnya publikasikan supaya enggak pilih mantan koruptor," imbuhnya.