Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW dorong calon Ketua DPR melalui proses penilaian oleh KPK

ICW dorong calon Ketua DPR melalui proses penilaian oleh KPK Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR RI harus memiliki pimpinan baru yang betul-betul tidak pernah diduga terlibat kasus korupsi. Pasalnya Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto diganti lantaran terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan, dari nama-nama calon Ketua DPR yang muncul masih ada yang diduga terlibat kasus korupsi. Sehingga dia sangat menyayangkan hal tersebut.

"Masih ada nama-nama yang (pernah) diduga terlibat kasus korupsi. Kami berharap partai Golkar tidak mengulangi kesalahan di 2014, menunjuk Setya Novanto yang kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus korupsi sebagai ketua DPR. Apalagi Ketum baru Golkar mengangkat tagline Golkar bersih dan periode jabatan ketua DPR tersisa kurang dari dua tahun lagi." katanya saat dihubungi, Jumat (12/1).

ICW juga mendorong supaya dilakukan proses penilaian (screening) oleh KPK terhadap para calon Ketua DPR untuk memastikan jejak rekamnya betul-betul bersih dari kasus korupsi.

"Untuk memastikan anggota yang diajukan tidak bermasalah boleh juga meminta penilaian/screening pihak lain, seperti KPK soal keterlibatan pd kasus korupsi," tambah Almas.

Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar masuk bursa calon Ketua DPR. Mereka adalah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka

Mereka menilai sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa.

Baca Selengkapnya