Ical pikirkan ulang strategi koalisi hadapi pilpres
Merdeka.com - Hasil quick count menempatkan Partai Golkar berada di urutan kedua peraih suara terbanyak pemilu legislatif 2014 dengan kisaran 14-15 persen setelah PDIP yang meraup 19 persen. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku akan memikirkan ulang strategi koalisi parpol yang akan dilakukan Golkar.
"Saya harus pikirkan lagi untuk dapat jalan yang lebih baik," kata Ical usai menghadiri acara di studio Indosiar, Jakarta Barat, Rabu (9/4) malam.
Ical menegaskan, Golkar tidak akan berkoalisi dengan PDIP . "Kalau untuk pilpres tidak karena mempunyai calon presiden masing-masing," ujarnya.
Ical juga mengatakan, strategi koalisi akan ditentukan oleh calon wakil presiden yang akan dipilihnya. Soal kriteria, Ical menyebut, "Harus sama seperti saya," tukasnya.
Mengenai suara Golkar yang tidak mencapai target, Ical punya analisa. Dia menyatakan suara para pemilih tersebar di hampir semua partai. "Ini penyebaran suara yang lebih divergen bukan konvergen. Ini sekarang hidup di dalam DPR bukan berkurang tapi bertambah. Dari 9 jadi 10 (partai) dan suara jadi divergen (tersebar)," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya pada Pilkada 2024 siap berkoalisi dengan partai di luar koalisi mereka saat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN rutin mengadakan pertemuan internal jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaAria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya