Ibas minta maaf Demokrat walk out saat paripurna RUU Pilkada
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku kecewa dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam paripurna DPR. Menurut Ibas, aksi walk out Partai Demokrat merupakan bentuk kekecewaan lantaran opsinya tidak diterima di paripurna.
"Kami sangat kecewa dan sedih apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan. Aksi walk out merupakan bentuk jawaban FPD atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan," ujar Ibas dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (26/9).
Ibas menegaskan partai berlambang bintang mercy ini sudah maksimal memperjuangkan agar pilkada langsung dengan seluruh perbaikannya bisa disepakati semua fraksi. Demokrat, kata dia, telah berjuang bersama untuk kepentingan rakyat dengan semua alasan dan solusi untuk perbaikan demokrasi Indonesia. Namun, belum mendapatkan hasil sesuai keinginan rakyat.
"Sekali lagi kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi, Demokrat menghormati itu dan kami akan mencoba mengambil langkah untuk judicial review ke MK sebagai jalan akhir," tegas dia.
Menurut Ibas, fraksi Partai Demokrat sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat. Namun, pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dia juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh.
"Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja. Tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini. Mohon maaf rakyat Indonesia, FPD belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh," pungkas dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaMenanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAHY menuturkan susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat tengah menggodok sosok-sosok yang akan maju dalam Pilgub Jakarta nanti.
Baca SelengkapnyaKebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca Selengkapnya