Hujan interupsi, paripurna DPR persetujuan Komjen Budi diskors
Merdeka.com - Rapat paripurna DPR membahas persetujuan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan diskors. Skors dilakukan karena banyak interupsi yang muncul dari fraksi-fraksi partai politik.
"Karena banyak yang belum sepakat. Kami sekarang skorsing 10 menit untuk lobi," kata pimpinan rapat Taufik Kurniawan dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1).
Namun, anggota fraksi PDI Perjuangan Hendri Yosodiningrat sempat menolak adanya skorsing tersebut. Menurutnya persoalan sudah jelas tinggal diambil keputusan saja.
"Tidak perlu di tunda-tunda pimpinan. Ini sudah jelas makanya tinggal diambil keputusan," ujar dia.
Sebelumnya anggota DPR dari Fraksi PAN Kuswiyanto menyatakan setuju terhadap pencalonan Budi Gunawan. Namun, PAN meminta pimpinan DPR bertemu terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami setuju tapi kami usul agar pimpinan DPR bertemu dulu dengan presiden untuk membahas segala perkembangan yang terjadi," terang dia.
Di lain pihak, anggota dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menolak pencalonan Budi Gunawan. Menurutnya tak layak seorang tersangka menjadi Kapolri.
"Pengangkatan Budi Gunawan oleh presiden akan mencoreng sejarah di negeri ini. Karena untuk pertama kalinya presiden mengangkat seorang tersangka jadi Kapolri," kata Benny.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaTak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaBegini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya