Hidayat sebut Jokowi, Menkum HAM & KPK tak kompak soal revisi UU KPK

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan ini mulai gamang dalam menentukan sikapnya terkait revisi UU KPK. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini antara Presiden Joko Widodo, KPK dan Menkum HAM belum satu suara soal revisi UU tersebut.

"Kalau lihat sekarang kan KPK tak setuju, bahkan tak menghadiri undangan Baleg. Tapi kalau KPK merasa ada pelemahan kan pasti Pak Jokowi akan menarik diri juga," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).

Namun demikian, kata dia, sejauh ini Presiden Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terkait revisi UU KPK. PKS akan menolak pembahasan revisi UU KPK ini bila Presiden Jokowi, Menkum HAM dan KPK satu suara keberatan agar revisi ini dilanjutkan pembahasannya.

"Kalau mereka tak satu kata, kami tak mau membahas," ucapnya.

Diakui Hidayat, DPR sudah babak belur dihujat habis-habisan soal revisi UU KPK. Presiden Jokowi seharusnya mengambil sikap tegas lanjut tidaknya pembahasan revisi UU KPK.

"Presiden mengatakan akan wait and see, kalau menguatkan ya didukung kalau melemahkan akan ditarik. Ini kan merugikan atau akan cederai DPR menurut saya. Harus ada keterlibatan KPK menyatakan persetujuannya. Tapi kalau menyatakan tak setuju, ya sudah tak usah ada revisi lagi," tandasnya.