Hidayat Nur Wahid tuding Fahri Hamzah tak punya itikad baik berdamai

Merdeka.com - Perseteruan antara pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah semakin memanas. Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid menuding Fahri Hamzah tak punya itikad baik untuk berdamai dengan pimpinan partai.

Dia mengatakan, alih-alih ingin mengajak damai lewat persidangan di PN Jakarta Selatan, Fahri justru melaporkannya dan Presiden PKS Sohibul Iman ke Mahkamah Kehormatan DPR. Menurutnya, ini membuktikan Fahri tak sepenuhnya ingin berdamai.

"Ketika persidangan berlangsung di PN Jakarta Selatan adalah untuk mediasi pada hari Rabu, mestinya kalau beliau mempunyai itikad baik, dia membuat manuver politik yang kondusif, supaya terjadi mediasi. Lalu apa yang terjadi, justru beliau melaporkan kami bertiga ke MKD. Kami menilai ini malah sebaliknya, ini menandakan yang bersangkutan tidak punya itikad baik untuk melakukan mediasi," ujar Hidayat saat ditemui di Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5).

Hidayat mengklaim, jauh sebelum Fahri menggugat para pimpinan PKS, itikad baik telah dilakukan terlebih dulu oleh petinggi partai berlambang padi dan kapas tersebut. Dia mengaku berupaya membuat Fahri menjadi kader yang baik dan patuh pada partai.

"Sejak dari awal itikad baik itu ada dari PKS. Supaya Pak Fahri jadi kader kami yang baik. Supaya beliau melakukan ketentuan partai, supaya beliau memenuhi fungsi sebagai pimpinan publik yang mempertimbangkan pada kepantasan publik," ungkap Hidayat.

Pengakuannya, sudah tiga kali majelis tahkim PKS memanggil Fahri untuk proses mediasi. Namun tak digubris.

"Sejak dari awal itikad baik sudah ada dari pihak kami, tapi kami lihat 3 kali beliau tidak memenuhi komitmen yang beliau janjikan pada PKS dan 3 kali diundang dengan majelis tahkim beliau tidak datang. Jadi kami melihat itikad baik sudah ada sejak dari awal sebelum adanya persidangan," ungkapnya.

Wakil ketua MPR ini menuturkan, sebagai wakil rakyat, Fahri Hamzah sudah sepantasnya jadi teladan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya.

"Publik mempunyai penilaian, enggak wajar seorang pemimpin ngomong bloon, yang terkait dengan hal-hal yang kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan," ucapnya.