Helmy Faishal sebut PKB tolak dana aspirasi tetapi setuju DAK

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR, Helmy Faishal Zaini menegaskan, dana aspirasi yang diusulkan DPR sebenarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dalam APBN. Hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

"Sebetulnya yang tepat itu DAK, apa yang teman DPR usulkan itu saya tidak tahu. Saya setuju dengan term DAK ini. Kita kan tidak kelola anggaran. Kalau dalam mekanismenya, DAK itu dijamin," kata Helmy di Kantor PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Terkait DAK, lanjut dia, wewenang DPR adalah mengusulkan pembangunan di suatu daerah tanpa harus memegang dana sebagaimana yang diusulkan DPR dalam dana aspirasi.

"Misalnya pemerintah usul bangun di suatu daerah apa salahnya dengan DAK saja. DPR pegang duit kita tolak. Kalau ada program untuk bangun kenapa tidak, tapi kita tolak dana aspirasi dan setuju dana (DAK) yang ada," lanjut dia.

Di sisi lain, Helmy meminta semua anggota DPR kembali pada jalurnya yakni sebagai badan pengawas pemerintah. Usulan dana aspirasi DPR sebaiknya dihentikan dan tetap pada mekanisme yang ada yaitu adanya DAK.

"Ikuti saja, teman DPR lakukan haknya sebagai pengawasan dan sebagainya. Drop saja dana alokasi khusus, kembalikan ke mekanisme biasa," tegas dia.

Ketika dikaitkan dengan banyaknya perbedaan pendapat di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tentang dana aspirasi, Helmy berujar hal itu mesti perlu dijelaskan secara benar agar tidak menyebabkan polemik.

"Sebaiknya diclearkan dulu teknisnya seperti apa dana itu," pungkas dia.