Hasto Sindir Jargon Prabowo Tanah Dikuasai Elite Justru Terbukti

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan capres 01 Joko Widodo terkait kepemilikan lahan ratusan hektare capres 02 Prabowo Subianto, mematahkan narasi kampanye tanah dikuasai elite. Karena dibalik jargon tersebut, Prabowo ternyata memiliki tanah yang begitu luas.

"Sebab sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas, dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elit pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi tersebut," ujar Hasto di Jakarta, Rabu (20/2).

Hasto pun menyebut politik pertanahan yang baik adalah pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat. Pembagian lahan besar-besaran kepada elite tidak dilakukan.

"Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," kata Hasto.

Sementara, sosok Jokowi, kata Hasto memiliki politik pertanahan yang baik. Dilengkapi dengan sosok Ma'ruf Amin untuk hadir sebagai ulama pengayom yang bakal menyelesaikan konflik tanah

"Sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Lindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Maka potensi pertumbuhan perekonomian ekonomi karena valuasi kekayaannya yang paling berharga pun dilakukan oleh negara. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi," tegas Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.

Hasto juga menegaskan bahwa jargon Prabowo soal tanah dikuasai elit, tak bisa dipakai lagi. Karena terbukti Prabowo bagian dari elit yang dimaksud.

"Selamat tinggal jargon Prabowo. Sebab ternyata dia menjadi bagian dari segelintir elit yang menguasai lahan yang begitu luas tersebut," pungkasnya.

Dalam debat kedua, capres 01 Jokowi mengungkit bahwa lawannya, Prabowo memiliki ratusan hektare lahan di Kalimantan dan Aceh. Hal tersebut menanggapi pernyataan Prabowo bahwa tanah, air, dan udara harus dikuasai negara, dengan mengutip UUD.