Hasil Rakernas I, PDIP rekomendasi revisi tujuh Undang-Undang

Merdeka.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP merekomendasikan revisi sejumlah undang-undang. Setidaknya ada 7 UU yang dinilai perlu direvisi lantaran dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

"Undang-Undang yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain UU BUMN, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkoperasian, UU Perjanjian Internasional dan UU Sumber Daya Air" Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

PDIP juga mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan sumberdaya manusia, diversifikasi pangan, dan penegakan hukum terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, PDIP mendorong pemerintah menyediakan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan skema perkreditan perbankan khusus untuk sektor pertanian dan konektivitas antar wilayah.

"PDIP mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi lahan sesuai Rencana Tata Ruang," kata Hasto.

Terkait larangan penggunaan alat tangkap traul dan pukat harimau, alih muat (transhipment) dan kebijakan lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan, pemerintah harus menyiapkan solusi bagi nelayan. Tujuannya agar peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pengembangan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan dan pariwisata tetap terjaga.