Hanura jika kena reshuffle: Mau ditambah monggo dihilangkan monggo

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, partainya akan menerima apapun keputusan Presiden Jokowi terkait desas-desus perombakan kabinet jilid II. Sudding menegaskan, Hanura tak akan mempermasalahkan kalaupun ada menteri dari partainya yang dicopot.

"Mau ditambah monggo, mau dihilangkan monggo," kata Sudding di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Sudding mengatakan, pihaknya tak keberatan jika posisi menteri dari Hanura, digantikan oleh kader dari partai yang baru mendukung Jokowi-JK, seperti PAN atau Golkar. Namun dia mengusulkan agar menteri pengganti itu benar-benar kompeten dan bukan hasil bargaining position.

"Tidak masalah, sepanjang yang masuk kabinet mampu merealisasikan program Jokowi. Jangan hanya karena bargaining politik," kata Sudding.

Sudding menegaskan, Hanura tidak akan mempersoalkan kader yang berada di kabinet jika dievaluasi. Dirinya berharap agar Presiden Jokowi segera memberikan kepastian terkait soal reshuffle ini, agar para menterinya tidak galau menunggu keputusan.

"Ini kewenangan penuh presiden. Ada dari kader Hanura yang turut dievaluasi, sah-sah saja. Bagaimana pembantu presiden bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Sudding.

"Saya berharap ini tidak jadi wacana terus. Jokowi perlu memberi kepastian. Reshuffle ya reshuffle, tidak ya tidak. Agar para pembantunya tidak diliputi kegalauan," pungkasnya.

Diketahui, belakangan kabar perombakan kabinet jilid II kembali berembus kencang. Kuatnya sinyal reshuffle kabinet kerja seiring dengan larangan Presiden Jokowi kepada semua menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota, Jakarta.

Para menteri harus tetap berada di Jakarta dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016. Alasan normatifnya, dalam kurun waktu sepekan ini, Presiden Jokowi mengagendakan sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.

"Iya benar (informasi itu)," singkat sumber tersebut saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (24/7).

Hal itu diperkuat dalam beberapa hari terakhir ini, Presiden Joko Widodo sering memanggil sejumlah menteri di luar agenda resmi ke Istana Negara, Jakarta. Ada tiga menteri yang dipanggil dan dievaluasi kinerjanya oleh Presiden.

Tiga menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.

Presiden sebelumnya juga telah memanggil tiga menteri ke Istana secara mendadak, di luar agenda resmi Kepresidenan. Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan.

Menguatnya desas-desus reshuffle itu setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung serta mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Perombakan kabinet dilakukan untuk menampung kader dua partai tersebut dan menggeser pos menteri yang diganti.

"Sebenarnya evaluasi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Memang kalau ditanyakan ada beberapa menteri bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu lalu juga," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).