Haji Lulung melawan, bilang Djan Faridz tidak jelas
Merdeka.com - Wakil ketua DPRD DKI Fraksi PPP, Abraham Lunggana atau Haji Lulung menyatakan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh ketua umum PPP, Djan Faridz terhadap dirinya sebagai ketua DPW PPP DKI dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai mekanisme.
"Yang sudah disampaikan Pak Djan Faridz selaku ketua umum memang tidak jelas, tentangnya tidak disampaikan. Artinya begini, saya diberhentikan dari ketua DPW DKI karena saya tidak patuh menjalankan perintah DPP. Tidak patuhnya tidak dijelaskan. Saya tambahkan sebab apa, karena tidak ada itu kemarin. Hanya tidak patuh menjalankan perintah DPP, perintahnya apa tidak jelas," kata Lulung, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
Selain Lulung, sembilan anggota DPRD DKI Fraksi PPP lainnya juga dipecat dengan alasan yang sama, yakni tidak mematuhi kebijakan partai yang mendukung dan memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017.
Lulung mengaku heran dengan adanya pemecatan tersebut. Dia bahkan mengetahui dirinya akan dipecat dari media. Lulung menyatakan, dirinya akan tetap bekerja untuk umat karena hanya umat yang berhak memecatnya.
"Media lebih tahu dulu. Sampai hari ini, surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan surat pemecatan belum dapat," ujar Lulung.
"Saya katakan kalau saya dipecat sama umat baru saya bisa berhenti. Cuma umat yang bisa pecat saya. Oleh karenanya, saya katakan pada Djan Faridz, kembalikan partai ini kepada umat. Karena partai ini milik umat bukan milik orang per orang," tegas Lulung.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaGanjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Baca SelengkapnyaKetua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.
Baca Selengkapnya