Merdeka.com - Partai Golkar mendesak pemerintah mampu mengindentifikasi permasalahan gagal bayar Asuransi Jiwasraya secara utuh dan komprehensif. Diduga ada penyelewengan dana senilai Rp13 triliun di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman mendukung langkah Kejaksaan Agung menyelidiki kasus tersebut.

"Jangan ragu. Pihak kejaksaan harus bersikap tegas," Maman Abdurrahman kepada wartawan, Jumat (27/12).

Kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya, membuat prihatin Presiden Joko Widodo. Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun.

Menurut Jokowi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah berat. Jokowi menegaskan, persoalan gagal bayar Jiwasraya yang sudah dialami sejak tahun 2006 tersebut, dalam tiga tahun terakhir terus dikejar penyelesaiannya.

Maman menambahkan, permasalahan Jiwasraya dimulai sejak tahun 2006, di mana dari hasil temuannya equitasnya negatif sebesar Rp3 triliun. Lalu, pada 2008, hasil temuan audit BPK menyatakan bahwa antara 2006 dan 2007 PT. Asuransi Jiwasraya Disclaimer. Penilaian terburuk tersebut menjadi cap atau 'trade mark' Jiwasraya sampai sekarang ini.

Maman juga menanggapi pernyataan Presiden ke enam SBY yang disampaikan ke publik melalui Ossy Dermawan, asisten pribadi SBY.

"Kita tidak tahu benar atau tidaknya apakah itu betul-betul dari SBY. Tetapi, kalaupun benar, itu tentunya statemen mubazir. Tak bermakna, alias kosong, garing," kata Maman.

Maman menegaskan, bentuk pertanggung-jawaban pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah secara utuh agar tidak hanya sekadar mencari solusi jangka pendek supaya dapat citra baik.

Harus ada juga solusi jangka panjang agar pemerintahan berikutnya, setelah periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak mendapatkan warisan masa lalu yang memalukan ini.

Ditekankan oleh Maman, untuk mencari solusi jangka panjang tersebut, tidak bisa dengan curhat-curhat di media sosial (medsos). Atau, mohon- mohon minta disalahkan.

"Daripada bermohon-mohon minta disalahkan jauh lebih baik bermohon untuk mengusulkan ide atau solusi," ujar Maman sindir SBY.

Anggota DPR RI itu juga menegaskan, permasalahan Jiwasraya itu sudah ada sejak 2006 dan di tahun 2008 sudah ada juga temuan BPK yang disclaimer.

"Itu adalah fakta, bukan khayalan, jadi tidak usah baper. Bagian dari hasil temuan serta inventarisasi masalah yang harus dipetakan agar diagnosa masalah bisa tepat sasaran," ujar Maman.

Maman menyarankan agar hendaknya ada pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas masalah gagal bayar Jiwasraya ini secara intensif.

"Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa ke depan. Jangan dengar masukan dari orang-orang di sekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu," tutup Maman.

Diberitakan sebelumnya, Staf Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, mengungkap sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kasus itu persoalan 10 tahun lalu.

Ossy menjelaskan, SBY kedatangan tamu yang menyatakan kasus Jiwasraya ini akan dibawa mundur ke tahun 2006. Pertemuan tersebut dilakukan Kamis (26/12) kemarin.

"Dengan tenang SBY menjawab: kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya. Salahkan saja masa lalu," ujar Ossy melalui Twitter, Jumat (27/12).

SBY mengatakan, masyarakat tahu krisis Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir.

"Jika ini pun tak ada yang bertanggungjawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK, Menkeu SMI (Sri Mulyani), Men BUMN dll. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," kata dia.