Golkar: Reshuffle kabinet Jokowi harus utamakan perbaikan ekonomi

Merdeka.com - Kabar reshuffle kabinet jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus kencang dan menjadi topik panas yang paling dinanti publik.

Perombakan kabinet kerja diprediksi kuat akan dilakukan dalam minggu-minggu ini.

Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunanjar memiliki pesan khusus terkait kemungkinan makin dekatnya perombakan Kabinet Kerja jilid II. Golkar meminta reshuffle dilakukan dengan mempertimbangkan perbaikan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshufle kabinet," kata Agun dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (25/7).

Politikus Golkar ini menambahkan, perbaikan ekonomi harus disertai dengan perbaikan kinerja pelayanan aparatur negara. Selanjutnya, kata dia, penegakan hukum juga harus lebih menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Agun, penyerapan anggaran diprediksi akan lebih baik dengan diterapkannya secara maksimal UU Administrasi Pemerintahan. Dengan telah diintruksikannya Kapolri dan Jaksa Agung untuk memahami UU tersebut terkait dengan penegakan hukum terhadap praktik korupsi.

"Untuk itu reshufle kalau akan dilakukan harus bersifàt komprehensip dan yang terakhir. Dengan melihat kondisi saat ini di mana pemerintah mendapat kepercayaan yang kuat dari rakyat," terang Agun.

"Dan dukungan politik yang maksimal dari parlemen, inilah kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya untuk rakyat," tandasnya.

Untuk diketahui, perombakan Kabinet Kerja diprediksi kuat akan dilakukan dalam minggu-minggu ini. Kuatnya sinyal reshuffle seiring dengan larangan Presiden Jokowi kepada semua menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota, Jakarta.

Para menteri kabinet kerja diminta untuk tetap berada di Jakarta dalam sepekan ini. Instruksi Presiden Jokowi itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Para menteri harus tetap berada di Jakarta dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016.

Beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.

Presiden sebelumnya juga telah memanggil tiga menteri ke Istana secara mendadak, di luar agenda resmi Kepresidenan. Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan.

"Sebenarnya evaluasi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Memang kalau ditanyakan ada beberapa menteri bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu lalu juga," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).