Golkar minta PDIP tak buru-buru mau revisi UU MD3

Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar di DPR tak mempermasalahkan keinginan Fraksi PDIP yang ingin menambah kursi pimpinan DPR melalui revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Meski begitu, dia meminta agar revisi UU MD3 tak buru-buru dilakukan. Mengingat DPR akan kembali memasuki masa reses pada 16 Desember mendatang.

"Oh sebelum masa reses nggak bisa. Kan nggak ada gunanya juga mengangkat pimpinan waktu reses," kata Plt Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/12).

Secara prinsip, Kahar tak mempermasalahkan keinginan PDIP untuk mendapatkan posisi pimpinan DPR lewat revisi UU MD3. Sepanjang hal itu melalui proses yang benar.

"Prosesnya disiapkan di Baleg lah. Kan di Baleg ada orang PDIP. Lah kan PDIP yang punya keinginan. Masa kita (yang siapkan draft)," katanya.

Fraksi Partai Golkar tetap menunggu revisi UU MD3 ini dibahas dan disetujui Badan Legislasi untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Kalau sudah ada persetujuan di Baleg dan Bamus (Badan Musyawarah), ya lihat saja nanti. Kan dibuat draftnya, pasalnya pasal berapa (yang mau direvisi), masuk Bamus. Kalau cuma satu pasal, sehari bisa selesai rapatnya," katanya.