Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar melawan KPK soal sumbangan caketum Rp 1 M?

Golkar melawan KPK soal sumbangan caketum Rp 1 M? Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Meski sudah diperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Golkar bersikeras agar setiap calon ketua umum boleh menyumbang Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan Munaslub. Padahal, KPK sudah ‘memvonis’ sumbangan tersebut sebagai gratifikasi.

Alih-alih membatalkan wacana sumbangan, hasil rapat panitia Stearing Comittee (SC) Munaslub malah menyatakan, jumlah sumbangan tidak dibatasi.

"Sesuai UU Parpol pasal 34 disebut iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat 1. Tidak ada limitasi jumlah. Kalau dari luar dibatasi Rp 1 miliar, kalau dari dalam tidak," kata Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, usai rapat di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (5/5).

Dari hasil rapat, diputuskan sumbangan dari internal itu bukan bentuk gratifikasi. Hal ini mengingat pelaksanaan Munaslub memakan biaya yang tak sedikit.

"Sumbangan caketum tidak berkaitan dengan gratifikasi karena berhubungan dengan panitia," ujar dia.

"Dalam konteks caketum memberi sumbangan dalam Munaslub adalah sumbangan sebagai kader anggota parpol dalam Munaslub yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit," timpal dia.

Namun, Agun mengatakan, pihak SC mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK yang mengingatkan agar tidak ada politik uang dalam Munaslub.

"SC berterimakasih kepada KPK yang mengimbau agar tidak menggunakan politik uang," pungkas Agun.

Ketua Komite Pemilihan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman bersikeras membantah upaya gotong royong pengumpulan dana penyelenggaraan Munaslub bakal mempengaruhi hasil suara pemilihan calon Ketum Golkar.

"Dikira dana gotong royong sumbangan akan mempengaruhi pemilih hak suara. Kalau akan mempengaruhi hak suara, itu memang gratifikasi," kata Rambe di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (5/5).

"Misalnya berikan sesuatu kepada yang miliki hak suara kita berikan itu dia terpengaruh apalagi dia pejabat negara itu gratifikasi," tambahnya.

Rambe pun menolak mentah-mentah hasil konsultasi Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lawrence Siburian dengan KPK yang menyebut uang mahar sebesar Rp 1 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketua umum masuk dalam kategori politik uang.

"Opini aja, Pak Lawrence juga tidak harus mengatakan itu secara pribadi. Ini kan keputusan rapat pleno DPP, menurut saya beliau menjelaskan salah," kata dia.

Padahal, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, pernah menyatakan uang mahar tersebut menjadi bagian dari money politics. Laode mengimbau budaya seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi.

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).

(mdk/hrs)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta

Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta

Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok

Gara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok

Aksi penganiayaan itu dipicu lantaran para pelaku mengungkit permasalahan korban.

Baca Selengkapnya
KPK Diminta Usut Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar

KPK Diminta Usut Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar

Selama memiliki bukti, kasus dugaan gratifikasi tersebut harusnya tetap diselidiki.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik

Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik

Jika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.

Baca Selengkapnya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Begini Respons Santai Demokrat

Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Begini Respons Santai Demokrat

Golkar klaim memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Luhut di Depan Airlangga  dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!

Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!

Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya