Golkar kubu Agung tolak gulirkan hak angket terhadap Menkum HAM
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan Partai Golkar tidak bakal menggunakan hak angket kepada Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan di bawah Agung Laksono. Keputusan fraksi Golkar di DPR sekarang harus berdasarkan izin Ketua Umum Golkar Agung Laksono.
"Partai Golkar tidak akan menggunakan hak angket," kata Meutya setelah mengikuti sidang konsolidasi anggota Fraksi Partai Golkar di Gedung Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (24/3).
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar versi Munas Ancol, Agus Gumiwang menegaskan Golkar menolak menggunakan hak angket tersebut. Rencana penggunaan hak angket dinilainya sangat berlebihan.
"Kami cari upaya lain. Hak angket itu berlebihan. Kami tolak hak angket. Saya sebagai ketua sudah perintahkan agar tak pakai hak angket," terang dia.
Diketahui, Koalisi Merah Putih di DPR bakal menggulirkan hak angket kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. hal itu karena Menkum HAM dinilai mengeluarkan keputusan yang berbau politis atas kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.
Baca Selengkapnya"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaAHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, dirinya berbagi tugas dengan Ganjar untuk mengawal langkah yang diambil.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnya