Golkar kubu Agung tolak dana aspirasi DPR, kartel politik menguat

Merdeka.com - Ketua bidang komunikasi dan penggalangan opini Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menegaskan, pihaknya menolak dana aspirasi yang diusulkan DPR sebesar Rp 11,2 triliun. Pasalnya, kata dia, dana aspirasi tersebut akan memperkuat kartel politik di Indonesia.

"Kami dengan tegas menolak dana aspirasi yang diusulkan Rp 20 miliar per kepala itu. Domain DPR kan ada 3 fungsi. Eksekutor adalah pemerintah dan DPR milik rakyat," ujar Leo di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/6).

Lanjut dia, jika dana aspirasi jadi dikucurkan, hanya akan memperkuat posisi anggota DPR dalam pemilihan berikutnya. Praktik ini, tegas dia, hanya memperlihatkan posisi politik yang tidak demokratis.

"Dana itu hanya untuk kekuatan DPR saja. Kan siapa yang kuat dalam bersaing ya dia bertahan. Nanti juga akan ada broker dana dan kuatkan mereka dalam pemilu yang akan datang," papar dia.

Di sisi lain, kedua kubu memiliki pandangan berbeda mengenai dana aspirasi. Kubu Aburizal Bakrie diketahui sangat menyetujui dana aspirasi. Menurut Leo, usulan itu tidak harus mengatasnamakan Golkar seluruhnya.

"Usulan dana aspirasi bukan kami. Tapi kubu Ical," pungkas dia.