Golkar jangan sampai ulangi kesalahan, Ketua DPR baru harus bersih dari korupsi

Merdeka.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai Ketua DPR pengganti Setya Novanto harus bersih dari korupsi. Menurut Doli, Golkar jangan sampai mengulang kesalahan yang sama memilih ketua yang tidak bersih.

"Pertama kandidat Ketua DPR seharusnya jauh dari isu korupsi. Kalau misalkan ada ya mohon maaf. Golkar harus bisa memilih yang bersih dari korupsi sesuai dengan tagline yang dibuat Pak Airlangga yaitu Golkar bersih," kata Doli saat diskusi dengan tema 'Ketua DPR RI Versi Golkar Bersih' di Sekretariat KOSGORO 1957, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Doli juga berharap Ketua DPR yang baru dari Golkar bisa memperbaiki citra DPR. Karena menurut dia perwakilan dari Golkar yang jadi ketua DPR selalu berurusan dengan institusi negara. Apalagi Golkar kata Doli sudah terang-terang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Bisa membangun komunikasi yang bagus antar institusi. Jadi memang tidak dianggap atau komunikasi yang buruk," ungkap Doli.

Selanjutnya, menurut Doli, Ketua DPR yang baru harus memiliki kapasitas yang baik dan memperbaiki citra DPR yang awalnya dinilai tidak baik menjadi baik. Apalagi kata dia soal korupsi.

"Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan jauh institutsi DPR yang bukan sekedar mendukung bagian keputusan Jokowi-JK. Seharusnya bisa Pembangunan bangsa dan negara kita kedepan," jelas Doli.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengantongi nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia memprediksi Fraksi Golkar akan menyerahkan surat usulan calon Ketua DPR kepada Kesetjenan DPR pekan depan.

"Ya surat masuk pekan depan tetapi menurut saya sekarang ini Pak Airlangga Hartarto sudah memilih ya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Jika surat usulan calon Ketua DPR telah masuk ke DPR, pimpinan dewan akan melakukan rapat. Hasilnya akan dibahas kembali di rapat Badan Musyawarah untuk kemudian diputuskan dalam rapat paripurna.