Golkar ingatkan Mendagri, penunjukan Pj Gubernur tak timbulkan konflik kepentingan

Merdeka.com - Wacana penunjukan dua jenderal polisi sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, menimbulkan pro kontra. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memercayakan sepenuhnya keputusan penunjukan penjabat Gubernur pada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Namun Airlangga mengingatkan Tjahjo, apapun keputusannya tidak menimbulkan konflik kepentingan.

"Pada dasarnya sejauh memenuhi perundang-undangan. Sejauh itu kewenangan Kemendagri. Kita silakan saja mengambil kebijakan. Dan satu catatannya, pilihan-pilihan itu tidak menimbulkan conflict of interest," kata Airlangga usai memimpin rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (29/1).

Airlangga tidak mau mengarahkan pandangan partainya untuk mempengaruhi keputusan Tjahjo. Golkar menyerahkan seluruhnya kepada Mendagri.

"Ya tentu pertama kalau penjabat Gubernur kewenangan dari Mendagri kita serahkan ke Mendagri," kata Airlangga.

Mendagri Tjahjo telah membahas dua Pati Polri yang cocok untuk mengisi penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Di dua daerah itu masa jabatan gubernur telah habis 2018, sehingga harus ditunjuk penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan posisi itu sampai terpilih gubernur baru.

Mendagri mengusulkan Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.