Golkar diingatkan tak terpengaruh intervensi Luhut soal ketum

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito menyatakan, Golkar harus bisa independen dan benar-benar mandiri dalam memilih ketua umum. Menurutnya, jangan sampai Golkar menuruti kemauan pihak-pihak yang menempatkan diri seolah-olah representasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arie menyatakan hal itu saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang mengklaim Presiden Jokowi tak suka ada ketua umum partai politik merangkap jabatan. Pernyataan itu dikeluarkan Luhut setelah makan siang dengan calon ketua umum Setya Novanto di Bali, Minggu (15/5).

Menurut Arie, di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi memang ada dua kader Golkar, yakni Wapres Jusuf Kalla dan Luhut.

Namun, Arie menganggap JK dan Luhut tidak bisa diposisikan sebagai representasi Jokowi. "Posisi Luhut, posisi JK, tentu akan berbeda dengan Jokowi. Jangan dipandang Luhut representasi presiden," ujar Arie saat dihubungi, Minggu (15/5).

Dia menegaskan, Jokowi tak mungkin mengintervensi Golkar. "Karena terlalu berisiko," ulasnya.

Karenanya, para pemilik suara di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bisa membaca situasi. Sebab, katanya, baik JK dan Luhut sebagai politikus Golkar tetap punya kepentingan.

"Luhut dan JK adalah orang Golkar. Karena itu, keduanya tak bisa dianggap representasi presiden karena keduanya bagian dari Golkar," tegasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Jokowi tak ingin ketum Golkar mendatang rangkap jabatan.

"Buat presiden, siapa saja (ketum Golkar terpilih) enggak masalah. Hanya beliau (Jokowi) tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet. Itu saja sih," ungkap mantan wakil ketua umum Golkar tersebut di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).

Selain itu, pesan Jokowi agar ketum yang terpilih memang benar-benar diusung oleh kader Golkar sendiri. "Kemudian kedua, siapa yang didorong Golkar sendiri. Pak Ical mendorong seseorang, kemudian nyaman, presiden nyaman, ya nyaman," tuturnya.

Luhut juga menegaskan bahwa, hal terpenting yaitu pemungutan suara digelar secara demokratis. "Enggak boleh power-poweran," ucapnya.

Luhut juga berujar bahwa Golkar harus introspeksi diri. Sebab jika tidak akan terulang lagi dualisme pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Belajar dari pengalaman lain (Munas lain), akhirnya kemarin ada nakal-nakalan jadilah perpecahan, janganlah itu, kan costnya mahal banget," pungkasnya.