Golkar akan bahas dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019 dalam Rapimnas

Merdeka.com - Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan diselenggarakan di JCC, Jakarta Pusat pada 27-28 Juli 2016 mendatang. Dalam rapat tersebut, partai Golkar akan membahas dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Rapimnas ini salah satu agendanya kita akan bahas rekomendasi munaslub yang menugaskan ketum untuk melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi dalam rangka persiapan pemilu 2019," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan dihelat serentak. Menurut Idrus, harus ada dukungan yang jelas kepada Jokowi. Namun, sebelum sampai tahap dukungan, perlu ada kajian faktual terhadap kinerja Jokowi.

"Pileg dan pilpres kan bersamaan, dukungan juga harus jelas. Dukungan ada proses. Ada kajian, kajian faktual. Kajian terhadap kinerja Jokowi, visi misi yang selaras dengan visi misi partai Golkar," terangnya.

Jika nantinya dalam rapimnas diputuskan partai Golkar akan mengusung Jokowi, Idrus mengklaim sikap itu tidak akan putus di tengah jalan. Menurutnya, partai Golkar akan konsisten menjalankan amanat rapat untuk mendukung Jokowi hingga 2019.

"Keputusan. Kalau sudah diambil keputusan hanya ada 1 kata. Jalankan keputusan itu," tegas dia.

Konsistensi mendukung Jokowi, lanjut Idrus, didapat karena partai Golkar menjalani serangkaian mekanisme dan proses kajian berbagai survei, analisis data serta pandangan akademisi terhadap Jokowi.

"Dan kita sudah melakukan kajian bahkan proyeksi ke depan seperti apa sudah dilakukan. Termasuk beberapa hari yang lalu beberapa tokoh kita undang. Jadi Golkar bekerja pada data fakta dan analisis masukan dari para akademisi," jelasnya.

Selain membahas dukungan kepada Jokowi, Idrus menyebut dalam rapimnas itu akan dibahas pula soal revisi UU Pemilu. Revisi UU pemilu dirasa perlu karena melihat banyak isu yang dapat menjadi pertimbangan. Lagipula, katanya, tujuan revisi adalah agar format pemilu kedepannya lebih baik.

"Yang kita akan bicarakan nanti adalah gimana merumuskan pikiran-pikiran sebagai bahan untuk revisi UU politik. Banyak isu-isu yang menarik sebagai dasar untuk menentukan format politik ke depan," ungkapnya.

Ditambahkannya, partai Golkar juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan Pileg dan Pilpres sejak jauh hari. Sebab, dia menilai dengan diselenggarakan serentak, otomatis akan membutuhkan persiapan yang berat.

"Karena waktu yang digunakan oleh KPU untuk menangani masalah pileg dan pilpres kadang-kadang terdesak. Partai Golkar ingin minimal 2 tahun sebelumnya lembaga KPU sudah siap. Jangan satu tahun, 6 bulan. Nanti kedodoran," pungkasnya.