Gita sebut hukuman mati untuk koruptor belum bisa diterapkan

Merdeka.com - Peserta konvensi Partai Demokrat, Gita Wirjawan mengatakan, korupsi di Indonesia marak terjadi. Dia bangga terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap siapa saja yang diduga terlibat korupsi.

"Sedangkan soal korupsi, saya cukup bangga dengan KPK. Siapa saja ditangkap, tanpa pandang bulu," ujar Gita saat menjadi pembicara dalam sebuah dialog bertajuk 'DIA.LO.GUE Indonesia 2014' di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Rabu (15/01).

Menurutnya, tugas KPK untuk memberantas korupsi di tanah air cukup berat. Apalagi pegawai KPK tak sebanyak jumlah PNS. Jika dibandingkan, rasio petugas KPK dengan PNS di Indonesia bahkan 1 banding 45 ribu.

"Kalau di Hongkong rasionya 1:200 orang, sedangkan di kita 1:45 ribu. Hongkong memerlukan waktu 35 tahun untuk 1:200 orang itu. Kalau di Indonesia saya pikir, jangan menunggu sampai 35 tahun, kita tambah jumlah penyidiknya. Apakah itu melalui outsource, misalnya mengambil dari Universitas Pelita Harapan," ujarnya.

Sementara soal penerapan hukuman mati terhadap para koruptor, dia menyatakan hal itu belum bisa diterapkan saat ini. Sebab, pengadilan di Indonesia saat ini masih diragukan.

"Kadang-kadang kita tidak yakin dengan pengadilan. Sebab, SDM (sumber daya manusia)-nya masih diragukan. Sistemnya ini masih kurang murni atau steril, jadi saya pikir jangan dulu. Untuk sementara KPK diberdayakan, jumlahnya ditambah. Survei di daerah, mereka itu tidak puas dengan ketidakadilan pengadilan. Penyidik kita harus ditingkatkan keberadaannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita akan semakin tegas menghadapi korupsi. Setelah itu baru kita bahas soal hukuman mati," tegasnya.

Sementara itu, peserta Konvensi Demokrat lainnya, Anies Baswedan mengatakan, SDM bobrok tidak hanya di Indonesia. Salah satu cara agar orang Indonesia memiliki akhlak yang baik adalah dari pendidikan rumah oleh orang tua.

"Biasanya kalau hari ibu, ibu dikirimin anak-anaknya kan. Ini ibu yang kirim pesan kepada anak-anaknya agar tidak korupsi. Sekolah kita juga harus berani mendidik agar tidak korupsi. Ada beberapa alasan korupsi, pertama karena gaji tidak cukup, kedua karena keserakahan, ketiga karena sistem. Ada yang mereka tidak mau melakukan, tetapi karena sistem, mereka akhirnya melakukan," katanya.

Anies mengibaratkan masyarakat saat ini adalah penumpang bus angkutan umum. Di dalamnya ada petugas yang meminta tarif dan ada juga masyarakat yang berpura-pura jadi penumpang padahal copet.

"Umumnya yang terjadi sekarang, kalau kita melawan terus kalah sama kawanan pencopet, penumpang lain akan bilang, tuh kan melawan sih. Apakah kita akan diam melihat itu terus? Andai saja kita mau serentak, kira-kira tumbang tidak itu kawanan copet?" katanya.