Gerindra pun terbelah sikapi presidential threshold

Merdeka.com - Pembahasan angka presidential threshold dalam revisi UU Pemilu hingga saat ini masih deadlock (buntu). Bukan cuma antar fraksi di DPR, tapi di internal partai politik pun tidak satu suara. Salah satunya yang terjadi di Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ingin ambang batas capres dihapuskan. Fadli menilai, partainya sampai saat ini bersikap presidential threshold nol persen.

"Harusnya dihapuskan 0 persen," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Menurutnya, menghapus angka presidential threshold itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, tambahnya, hak pilih dan memilih itu seharusnya ada di setiap warga negara.

"Secara logika dasar menghapus persyaratan threshold dan itu tidak tentangan dengan konstitusi kita malah konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih jadi harusnya dipermudah," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menerima ambang batas capres sebesar 10-15 persen. Hal itu, menurut Muzani, dilakukan untuk menghindari voting.

"Kita pertimbangkan agar kita menghindari voting supaya suara DPR bersatu, di titik berapa kita akan bicara," kata Muzani.

Di lain pihak, anggota pansus RUU Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim bahwa saat ini ketujuh fraksi pendukung pemerintah juga sudah solid dengan angka presidential threshold 20-25 tersebut.

"Saya kira sudah solid. Tinggal nanti di akhir dalam panja pemilu apakah kita bisa putuskan secara musyawarah, ya kalau tidak ya voting," pungkasnya.

Tujuh partai pemerintah yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB dan PPP. Sementara Gerindra, Demokrat dan PKS ingin nol persen.