Gerindra Nilai Tak Ada yang Salah dari Pertemuan Nadiem dan Megawati
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin (20/4).
Pertemuan itu terjadi di tengah berhembusnya isu reshuffle kabinet. Nadiem mengaku hanya membicarakan mengenai pelajaran Pancasila yang dihilangkan dari mata pelajaran wajib. Pertemuan dengan Megawati karena selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman melihat tidak ada yang salah dari pertemuan keduanya. Meski dilakukan di tengah isu reshuffle yang sedang hangat. Menurutnya, sebagai tokoh publik yang masih junior, wajar jika Nadiem mengunjungi Megawati untuk berdiskusi membahas isu-isu terkini. Khususnya mengenai pelajaran Pancasila.
"Itu hal biasa namanya silaturahim, apa lagi pada sesepuh atau orang yang lebih tua, jadi wajar saja," kata Habiburokhman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/4).
Anggota DPR RI asal Lampung ini menuturkan, pertemuan antara Nadiem dan Megawati semakin dinilai wajar karena dilakukan di bulan Ramadan. Menurutnya, tidak perlu mengaitkan pertemuan Mendikbud dan Mantan Presiden RI ke-5 itu dengan isu reshuffle.
"Di bulan ramadan sebaiknya lepaskan lah pikiran-pikiran negatif itu, lepaskan konteks atau sorotan-sorotan masyarakat terkait isu reshuffle ini," pintanya.
Seperti diketahui, Nadiem mengunggah momen hangatnya bersa Megawati di akun instagram resminya @nadiemmakarim pada Selasa malam kemarin (20/4).
Unggahan tersebut dibanjiri komentar dari warganet. Bahkan banyak ditemukan komentar yang mengaitkan pertemuan Nadiem dengan rencana Presiden yang akan melakukan reshuffle menterinya dalam waktu dekat.
"Seharusnya jangan terlalu dipersoalkan ya, biasa saja lah pertemuan keduanya itu," tegasnya
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, pertemuan itu membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sempat menimbulkan kegaduhan.
Seperti yang diketahui, banyak masyarakat yang protes karena dalam PP tersebut tidak menyertakan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Basarah mengaku sangat menyayangkan PP yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu itu. Seharusnya, kata dia, pelajaran Pancasila tidak dihilangkan dalam Mata Pelajaran wajib.
"Kita bertemu untuk membahas mata pelajaran Pancasila yang dihapus dari mata peljaran wajib di kurikulum. Kita tahu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Klaim Hubugan Prabowo-Megawati Baik, Kapan Segera Bertemu?
Habiburokhman mengklaim hubungan Prabowo-Megawati baik seperti pilpres lalu saat Prabowo melawan Jokowi yang didukung PDIP
Baca SelengkapnyaGerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaGerindra Pastikan Jokowi Tak Cawe-Cawe Urusan Kabinet Prabowo-Gibran
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaReshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaGerindra Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Jatah Menteri: Masih Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK
Gerindra menyatakan, saat ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membahas pembagian kursi menteri untuk kabinet mendatang.
Baca SelengkapnyaGerindra Tegaskan Prabowo-Gibran Tak Pernah Tawarkan Kursi Menteri ke Anies dan Ganjar
Namun, Gerindra mengakui sudah berkomunikasi dengan kubu 01 dan 03.
Baca Selengkapnya