Gerindra dekati PKS, posisi Deddy Mizwar terancam
Merdeka.com - Rencana Gerindra membajak PKS untuk bergabung dalam koalisi susah susah gampang. Namun, jika hal itu terealisasi, Deddy Mizwar terancam ditinggalkan PKS dan bisa saja tak ikut meramaikan kontestasi Pilgub Jabar.
Koalisi yang dibangun Demiz dengan Demokrat bersama PKS dan PAN masih belum sepenuhnya direstui. Sejauh ini, hanya Demokrat yang sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu.
Di lain pihak, Gerindra sudah memunculkan nama Jenderal (Purn) Sudrajat untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018.
"Deddy Mizwar bisa ditinggalkan PKS dalam Pilgub Jabar nanti. Jika Gerindra menawarkan insentif yang menarik untuk PKS," ujar Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, saat dihubungi, Senin (11/12).
Dia menilai, belum keluarnya SK dari PKS untuk Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu yang notabene kadernya adalah sebuah tanda ada yang belum 'selesai' di internal PKS. Kondisi itu sangat mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh Gerindra dalam membujuk PKS bergabung. Apalagi, semua keputusan berada di tangan pengurus di tingkat pusat.
Dalam hal ini, lanjut Firman, Gerindra sangat diuntungkan. Hubungan PKS dan Gerindra masih mesra pasca Pilgub DKI Jakarta. Jika PKS bisa dirayu, PAN pun yang masih belum bisa memberikan SK dukungan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu bisa ikut bereuni.
Meski menurut Firman hal itu tidak menjadi jaminan koalisi akan linear ke tingkat daerah, tapi hubungan elit di tingkat pusat punya pengaruh dalam pemberian keputusan.
Satu hal mengganjal menjadi pekerjaan rumah bagi Gerindra untuk mewujudkan misi merebut PKS. Nama Sudrajat yang baru dimunculkan terbilang terlambat. Popularitas dan elektabilitasnya masih jauh dibawah Deddy Mizwar.
"Sejauh pengamatan saya, pilihan partai itu lebih ke pilihan pragmatis. Mana yang lebih menguntungkan dan mana yang punya kemungkinan menang lebih besar. Kalau melihat itu, Demiz lebih unggul," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi mengungkapkan, Ketua umumnya, Prabowo Subianto masih memegang teguh parameter pengusungan kader di Pilgub Jabar.
Selepas tidak bisa menggaet Deddy Mizwar, Prabowo disebut berhati-hati dalam menentukan kandidat. Setidaknya harus dari kajian berdasarkan harapan masyarakat.
Lahirnya nama Sudrajat pun merupakan hasil tiga pertimbangan. Yang pertama putera Jawa Barat, jejak pengalaman di TNI mulus dan lulusan Harvard, Inggris.
"Kompetensi itu jadi pertimbangan, di samping Pak Sudrajat juga aktif menjadi pengurus pesantren di Sukabumi," kata Mulyadi.
Disinggung mengenai popularitas Sudrajat yang masih 'hijau', Mulyadi mengaku tidak khawatir. Ia mengklaim Gerindra terlatih dalam memunculkan nama yang tidak terkenal.
"Emil (Ridwan Kamil) sebelumnya tidak terdeteksi survei, Anies-Sandi didaftarkan satu hari sebelum penutupan, suaranya pun kalah dari Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), tapi menang," terangnya.
"Kami punya cara menghidupkan mesin partai," tegasnya.
PKS diakui menjadi target utama dalam koalisi. Namun, untuk Deddy Mizwar yang membawa nama Demokrat dia akui akan susah.
"Demiz dipaksakan susah. Karena kami punya calon. (Demiz) Buat kita sudah selesai. PKS di tingkat pusat intens komunikasi. Optimis lah reuni koalisi DKI akan terealisasi," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMereka mendeklarasikan semangat dan kebulatan tekad memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAhmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaUntuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai momen lebaran tidak tepat untuk membahas politik.
Baca Selengkapnya