Gerindra dan PKS kompak tolak perpanjangan dan rekomendasi Pansus KPK

Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan, pihaknya menilai isi laporan yang disampaikan pansus secara jelas memuat upaya-upaya melemahkan KPK.

"Karena isi dari laporan itu sudah kita tangkap sungguh sangat melemahkan KPK. Dari laporan sudah kita lihat kan dari halaman pertama sampai halaman terakhir," kata Nizar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Nizar menilai data yang dimuat dalam laporan tersebut juga sudah cukup. Maka dari itu, Nizar menyarankan pansus segera menyusun rekomendasi akhir yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau KPK.

"Ya rekomendasi itu silakan segera disampaikan kepada Presiden kan, atau nanti kepada KPK. Rekomendasi segera disampaikan, kalau diperpanjang saya pikir sudah cukup. Toh juga ini Pansus angketnya kan dari tingkat pertama ada beberapa fraksi yang mengatakan tidak perlu," tegasnya.

Fraksi Partai Gerindra menyayangkan kepemimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin rapat. Fahri dinilai terlalu cepat menyetujui laporan pansus. Padahal, seluruh fraksi belum memberikan pandangan. Akhirnya, Fraksi Gerindra keluar lebih cepat dari ruang rapat.

"Ya itu lah kita sudah mekanisme rapat saya sudah pencet tadi mau interupsi lagi maksud saya disampaikan kecuali yang tidak setuju fraksi partai Gerindra, fraksi PKS dan PAN mestinya itu disampaikan tapi Pak Fahri sebagai pimpinan sidang sudah kayak begitu. Mau gimana lagi makanya saya keluar lah," tandasnya.

Selain Gerindra, Fraksi PKS juga menyampaikan penolakan terhadap laporan pansus angket KPK. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta Fahri lebih memahami dan mematuhi etika rapat.

"Kita berharap pimpinan rapat memahami tentang etika rapat. Etika rapat yang sudah diatur dalam tatib itu, kami berharap dipatuhi," imbuhnya.

Selain itu, PKS menyatakan menolak usulan perpanjangan masa kerja pansus. Jazuli mengklaim pihaknya tidak mau bertanggungjawab atas segala keputusan pansus. Sebab, PKS berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi.

"Yang penting kami menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan adalah bagian dari keputusan rapat yang tidak bisa dipisahkan bahwa kami menolak perpanjangan," tukasnya.