Gerindra Sebut Kursi Pimpinan MPR Bisa Ditambah

Merdeka.com - Gerindra melihat peluang mengisi kursi pimpinan MPR kendati empat partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP menolak partai oposisi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kursi pimpinan MPR bisa saja ditambah sebelum 1 Oktober.

Ketentuan kursi pimpinan MPR diatur dalam UU MD3. Pimpinan MPR berisi empat fraksi partai politik dan satu fraksi DPD. Cara untuk menambah kursi pimpinan adalah dengan merevisi UU tersebut.

Riza menuturkan bisa saja ditambah untuk mengakomodasi semua partai di parlemen. Serta penambahan untuk DPD yang hanya memiliki satu jatah. Menurutnya wacana itu bukan pragmatis melainkan solusi.

"Bisa saja dalam waktu dekat ini sebelum 1 Oktober bisa saja ada revisi terkait UU karena MPR dianggap besar, representasi semua partai masuk, sembilannya masuk bisa saja. Kemudian DPD karena dirasa kurang satu, bisa saja dua. Itu sah-sah saja, jangan dianggap itu pragmatis, itu dianggap solusi," ujar Riza di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Pernyataan Riza tersebut senada dengan Sekretaris Kabinet sekaligus Politikus PDIP Pramono Anung. Pramono membuka wacana untuk penambahan kursi MPR. Hal itu demi mengakomodasi partai koalisi yang tidak masuk paket.

Riza membantah kursi MPR ini dibicarakan saat Ketum Gerindra Prabowo Subianto sowan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemarin. Menurut Riza, pertemuan itu tanpa ada lobi politik dan hanya soal silahturahmi semata.

"Pertemuan kemarin tidak membahas oposisi atau koalisi, tidak bahas bagi-bagi kekuasaan, pertemuan kemarin tidak membahas kursi apapun, tidak bahas MPR," ucapnya.