Gelisah Anies-Sandi saat daftar pemilih bertambah di putaran dua

Merdeka.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno berharap penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan netral dan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Anies-Sandi tak mau persoalan daftar pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) menjadi bahan permainan demi memenangkan salah satu pasangan calon.

Pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, daftar pemilih masih menjadi salah satu persoalan yang krusial. Mulai dari warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan persoalan lainnya.

KPU DKI Jakarta sendiri berencana akan menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua 19 April nanti. Penambahan TPS ini dilakukan lantaran bertambahnya jumlah pemilih baru di putaran kedua nanti.

Anies minta KPU DKI Jakarta tidak asal dalam membereskan masalah tambahan daftar pemilih untuk putaran dua Pilgub DKI. KPU DKI Jakarta diharap untuk mengecek data pemilih baru dan cermat asal muasal tambahan pemilih baru tersebut.

"Saya agak concern soal jumlah pemilih baru. Harus dicek ulang bener, dari mana jumlah lonjakan suara," kata Anies di Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/3).

Kubu Anies-Sandi gelisah dengan daftar pemilih bertambah di putaran dua Pilgub DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta diharap betul dapat memastikan jumlah pemilih baru adalah benar-benar warga Jakarta.

"Menurut saya harus ada proses verifikasi yang amat serius. Kalau memang diperlukan tidak apa-apa, tapi apa iya sebanyak itu," jelasnya.

Anies berharap semua warga Jakarta terdaftar sebagai pemilih di KPU DKI Jakarta. Menurutnya, baik itu warga kalangan menengah ke atas atau rakyat di kampung-kampung punya hak yang sama.

Calon gubernur yang diusung PKS dan Gerindra ini berpesan bagi warga daerah di luar Jakarta untuk tidak datang ke Jakarta dan mengaku sebagai warga DKI.

"Jadi kalau tidak punya hak untuk ikut Pilkada, jangan cari cara ikut-ikut. Kalau dari luar Jakarta, pulang saja, cari Pilkada di kampungnya jangan ikut Pilkada Jakarta," kata Anies.

Untuk mengantisipasi itu semua, Anies pun mengaku memiliki tim yang akan memantau pergerakan pendatang ke Jakarta. Meski demikian, Anies mengaku tak ada pemetaan basis masa di sejumlah wilayah dengan hadirnya DPS.

"Bagi kami prinsipnya sesuai dengan aturan, prinsipnya adil, demokratis, transparan dan jujur. Ini bukan wilayah kami yang menang, bukan, ini ingin memastikan warga negara mendapatkan haknya," jelas Anies.

Anies sebelumnya curiga akan kehadiran Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dalam rapat tertutup dengan tim sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat ( Ahok- Djarot). Rapat yang dihadiri Ahok dan elit petinggi partai politik pengusung itu membahas strategi untuk pemenangan di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Anies menilai ada yang janggal soal kehadiran Ketua KPU DKI di rapat tertutup timses Ahok-Djarot tersebut. Menurut Anies, sepatutnya kontestan Pilkada yang menyambangi KPU, bukan ketua KPU yang menyambangi pasangan calon.

"Setahu saya kalau ada sesuatu yang ingin kita ketahui, kami yang datang ke KPU, bukan KPU yang datang ke kami. Kami menyadari diri kalau kami kontestan dan penyelenggaraannya KPU, ya patutnya kami dong yang datang ke sana dan bertanya," sindir Anies.

Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih di setiap TPS sesuai aturan berkisar di antara 400-800 pemilih. Alasan KPU DKI menambah TPS lantaran jumlah pemilih di beberapa daerah melebihi 800 pemilih.

"Menurut saya di cek yang baru itu siapa bener warga Jakarta atau muhajirin. Kalau mereka hijrah dari mana dicek dulu, karena yang berhak milih warga Jakarta," harap Anies.

Sebagai penyelenggara Pilkada, Ketua KPU DKI Sumarno diharap untuk netral dan bersikap adil.