Gayus Lumbuun dan Tumpak Panggabean Jadi Calon Kuat Dewan Pengawas KPK
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap empat nama menguat sebagai calon dewan pengawas KPK. Tiga nama bekas pimpinan KPK, satu mantan hakim agung.
Tiga nama mantan pimpinan KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa.
"Kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu contohnya kalau dari orang yang pernah ada di KPK ada, pak Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian ada Prof Indriyanto Seno Adji, ada juga Mas Achmad Santosa," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Arsul menyebut sebetulnya tak masalah jika mantan pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki menjabat sebagai anggota dewan pengawas. Tapi, kata dia, ICW bakal protes karena Ruki merupakan Ketua Mahkamah PPP.
Satu nama mantan hakim agung adalah Gayus Lumbuun. Arsul tidak masalah dengan latarbelakang Gayus yang pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Karena, status kader itu terputus lama karena Gayus menjadi hakim agung.
"Kalau lain-lain yang juga disebut-sebut itu juga pak Gayus Lumbuun. Saya kira oke juga biar dia dulu politisi PDIP, tapi kan sudah kemudian lama menjadi hakim agung dan kemudian juga kamar pidana militer," kata Arsul.
Dia klaim, PPP sebagai partai politik pengusung Presiden Joko Widodo tidak pernah komunikasi dengan istana. Istana juga tak pernah meminta saran dari partai politik.
Arsul mengatakan, nama yang dia sebut itu merupakan saran kelompok penggiat anti korupsi dan pekerja bantuan hukum. Arsul merahasiakan siapa kelompok yang dimaksud.
"Itu kan suara-suara yang kami mendengar juga dari berbagai elemen masyarakat. suka ada yang menyuarakan, 'bagus itu bang'" ucap Arsul.
Jangan Politikus
PPP menegaskan sikap tidak setuju dengan politisi menjadi anggota dewan pengawas periode pertama. Arsul tak masalah jika periode berikutnya ada politisi karena melalui panitia seleksi. Dia mengaku sudah menyampaikan ke perwakilan istana dalam pertemuan informal.
Anggota Komisi III DPR itu berdalih, tidak ada nama politisi aktif agar tidak ada tuduhan KPK dipolitisasi. Karenanya, Arsul mengapresiasi pernyataan Ketum PBB cum advokat, Yusril Ihza Mahendra yang tak mau menjadi dewan pengawas KPK.
"Kenapa seperti itu supaya tidak ada tuduhan KPK dipolitisasi atau ditunggangi politisi partai politik," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaSejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut naik dari temuan awal tim penyidik KPK terkait TPPU tersangka Gazalba Saleh mencapai Rp9 miliar.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaPeringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnya