Ganjar selisik aduan penyelewengan lelang jabatan Pemprov Jateng

Merdeka.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji akan menelusuri bermacam-macam jenis laporan dan protes terhadap hasil seleksi promosi terbuka atau lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Laporan yang disertai bukti spesifik akan ditindaklanjuti sebagai upaya untuk memberikan pelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang main mata dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Salah satu protes itu muncul, kata Ganjar, dari pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Jawa Tengah Djoni Siswanto yang menilai maksud baik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk membenahi kepegawaian tercoreng ketidakobyektifan kepala SKPD.

"Seleksi makalah oleh SKPD diragukan obyektifitasnya. Sebab ada empat PNS Dinpora dari jabatan fungsional umum dan enam dari eselon IV lolos karena diduga dekat dengan Kepala Dinpora Budi Santoso. Menurutnya (Djoni), teman-temanya sudah menggunjingkan. Mereka dekat dengan kepala dinas, dan ternyata benar mereka lolos," kata Ganjar menirukan Djoni saat ditemui di Kantor Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/1).

Ganjar mengaku mendapat protes via SMS di handphone pribadinya. SMS itu berisi dugaan main mata antara PNS dengan pimpinan SKPD. Ganjar mengapresiasi protes itu karena berani menyebut detil baik nama pelapor, terlapor dan dugaan pelanggarannya.

"Saya agak yakin dengan protes SMS ini karena berani sebut nama. Bahkan menceritakan track record sebelumnya juga," katanya.

Sebelum pengumuman hasil lelang jabatan, Ganjar pun sudah membuka kesempatan untuk protes. Namun selama empat hari hanya ada protes-protes tidak jelas atau tanpa menyebut nama spesifik.

"Kalau dibilang kedekatan, itu indikasinya apa. Harusnya disebut si A itu orangnya si B, dekatnya itu begini begini dan hasil lelang jabatan begini. Jangan pakai ilmu perkiraan," ujarnya.

Terhadap laporan yang spesifik dan disertai data tersebut, Ganjar menyatakan akan menindaklanjuti. Jika terbukti, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu akan menjatuhkan sanksi tegas pada pelanggar.

"Evaluasi pada lelang jabatan eselon III dan IV ini juga menjadi modal untuk menggelar seleksi promosi eselon I dan II. Belum tentukan jadwal pelaksanaannya. Saya ingin memastikan sistem seleksi, anggaran, dan tim independen yang terlibat. Saya lagi nyiapin perangkatnya. Saya ingin betul-betul independen," katanya.

Dari 16.003 PNS Pemprov Jateng, yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi promosi terbuka hanya 2.937 PNS atau 18,4 persen. Pada seleksi makalah, hanya 43 persen atau 1.273 yang dinyatakan lolos. Pada tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menghasilkan 826 PNS yang mendapat predikat kader potensial.

Sebagian di antara kader potensial ini akan langsung menduduki 114 jabatan yang saat ini lowong. Sisanya menunggu pengisian jabatan berikutnya. Dalam setahun diperkirakan ada 900 PNS yang pensiun, di mana sekitar 300-400 di antaranya pejabat struktural.

"Dalam mendudukkan kader potensial ke jabatan tertentu, tidak kita pilih kepala SKPD, melainkan langsung oleh Baperjakat. Dengan demikian, bias kedekatan yang kemungkinan masih ada pada saat seleksi bisa disaring lagi pada saat penempatan. Saat seleksi kan katanya masih ada kedekatan-kedekatan itu. Nah pas penempatannya ya harus oleh Baperjakat semua, jadi kepala dinas tidak ikut campur," terang Ganjar. (mdk/mtf)