Merdeka.com - Keputusan rapat paripurna DPR RI yang memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD dinilai akan membuat banyak gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Saya mencoba melihat suasana kebatinan di masyarakat, akan ada dugaan saya gugatan ke MK," ungkap Ganjar usai menemui Duta Besar Uni Eropa di ruang kerjanya di Gedung A, Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/9).

Selain banyak gugatan ke MK terkait Pilkada melalui DPRD, Ganjar juga secara langsung memantau melalui sosial media khususnya twitter. Kesimpulannya banyak masyarakat yang tidak senang dengan keputusan DPR RI tersebut.

"Kemudian saya hari ini mengikuti perdebatan di dunia maya melalui twitter dan lainnya. Rasa-rasanya banyak yang tidak hepi," ungkapnya.

Selain masyarakat Indonesia, banyak pihak luar negeri yang menyesalkan terkait keputusan DPR RI dalam voting dan memutuskan Pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Tadi Duta Besar juga menyampaikan perasaan yang sama. Namun, dia tidak akan mencampuri urusan Indonesia. Dia melihat Indonesia don't happy itu diomongkan oleh pihak luar," ungkapnya.

Ganjar mengaku hasil keputusan DPR harus diterima. Mekanisme voting yang ditempuh juga sudah sesuai dengan kaidah yang ada.

"Ini kan ada sebuah keputusan di tingkat DPR dan pemerintah kita. Inilah mekanisme pengambilan keputusan. Rasanya tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi tinggal itu kan akan ada pemilihan di daerah," tuturnya.

Ganjar mengaku akan mendiskusikan dengan PDIP langkah-langkah apa yang akan diambil oleh partai. Termasuk langkah strategi menyambut keputusan DPR RI yang sudah final menyatakan Pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Saya sebagai orang partai, partai akan mendiskusikan apa langkah-langkahnya apakah partai akan menerima atau tidak. Karena itu nantinya akan berujung strategi-strategi partai untuk itu," pungkasnya.