Galaunya Jokowi pilih kapolri setelah Komjen Budi tersangka

Merdeka.com - Peringkat teratas dalam kegaduhan politik nasional saat ini, masih dipuncaki oleh kisruh pemilihan calon Kapolri oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, calon Kapolri tunggal yang dipilih presiden berdasarkan hak prerogatif dan rekomendasi dari beberapa lembaga itu, ternyata langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyikapi hal itu, pada kesempatan jumpa pers di Istana Negara pada Rabu (14/1) sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan menunggu keputusan sidang paripurna DPR yang akan membahas persetujuan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Sampai saat ini, saya masih menunggu (paripurna DPR). Nah, selesai itu baru akan kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil," kata Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1) lalu.

Bahkan pada Kamis (15/1) kemarin, DPR RI melalui sidang paripurnanya telah menyetujui usulan calon tunggal Kapolri pilihan prerogatif sang presiden tersebut. Alasan mereka, walaupun status tersangka baru ditetapkan oleh KPK kepada sang calon Kapolri Budi Gunawan, sebaiknya hal itu dipisahkan dengan prosedur yang memang harus dijalankan oleh sang calon Kapolri sesuai pilihan presiden dan persetujuan DPR tersebut.

Menurut Jokowi, pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri sudah memenuhi semua prosedur yang ada. Presiden juga mengaku bahwa dirinya sudah mengonfirmasi kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengenai sejumlah pertanyaan tentang para kandidat, termasuk masalah rekening gendut.

Sementara itu, dalam ketidakpastian sikap Jokowi akan keputusannya terkait pencalonan Budi Gunawan, sampai saat ini kubu PDIP terlihat terus memojokkan KPK dengan menudingkan sejumlah hal kepada sang ketua, Abraham Samad.

Bahkan, beberapa dugaan-dugaan tersebut sangat terkesan menyerang sang ketua KPK itu, akibat keputusan lembaganya yang dinilai mengganggu atau bahkan berpotensi mematahkan hak prerogatif seorang presiden. (mdk/cob)