Gagal di era SBY, pembangunan gedung baru DPR disetujui Jokowi

Merdeka.com - Rencana pembangunan gedung baru DPR di kompleks parlemen Senayan, yang gagal terlaksana di era Presiden SBY kini muncul lagi. Bahkan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Setya, Jokowi sendiri yang akan meletakkan batu pertama pada saat pembangunan gedung baru itu akan dimulai.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Indonesia Parlementary Center (IPC), Sulastio mengatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR sebenarnya merupakan masalah keuangan, yang titik tengahnya tidak bertemu dengan efektivitas penggunaan ruang atau infrastruktur yang sudah ada.

Dirinya bahkan mempertanyakan sejumlah penggunaan ruang di DPR RI saat ini, yang ternyata tidak semuanya digunakan untuk kepentingan kinerja anggota dewan sesuai peruntukkannya.

"Masalah pembangunan gedung ini, saya melihatnya dari masalah keuangan, yang memang selalu menjadi problem di DPR. Sekarang kan Gedung Nusantara I dengan penambahan tenaga ahli baru memang butuh pembanguan ruang, DPR juga butuh ruang pembangunan baru untuk publik. Tapi, apakah penambahan itu harus dibuatkan gedung?" ujar Sulastio saat dihubungi merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

"Karena ternyata, saya lihat di kompleks Senayan itu memang tidak semuanya diperuntukan untuk kinerja dewan. Masih banyak ruang untuk kantor pos, bank, dan lain sebagainya, di mana sebenarnya mereka kan hanya menyewa, ya buatkan saja di belakang. Kalau dia mau agak bagus ya harus modal dong seperti itu," katanya menambahkan.

Sulastio mengkritik banyaknya ketidaktepatan penggunaan prasarana ruang di gedung DPR RI, yang menurutnya sangat boros dan mubazir terkait alokasi penggunaannya untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Dirinya bahkan menyarankan agar dilakukan audit terlebih dahulu, agar penataan ruang itu bisa menjadi solusi bagi kurangnya prasarana dan infrastruktur yang akan menunjang kinerja anggota dewan.

"Gedung Nusantara II sampai Nusantara V itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anggota dewan. Karena saya melihat, penataan di komplek Senayan ini seharusnya bisa menjadi solusi bagi kebutuhan ruang itu. Kan di Senayan ada MPR yang enggak terlalu banyak kegiatannya. Untuk apa MPR punya ruang sidang, kan bisa numpang di ruang-ruang milik anggota DPR, anggotanya kan ya dia-dia juga," ujarnya.

Untuk itu, Sulastio juga menekankan perlunya penyatuan manajemen bagi kepengurusan dan penataan ruang di DPR RI, sehingga semua kinerja dan alokasi penggunaan ruangannya bisa diberdayakan secara optimal.

Dirinya juga berharap, ada sosialisasi dari pihak DPR RI kepada publik mengenai rencana pembangunan gedung-gedung baru ini, karena akan menghabiskan uang rakyat.

"Sehingga tidak cenderung menimbulkan ironisme, di tengah sulitnya tingkat kehidupan masyarakat saat ini. Komplek Senayan ini harus ditata ulang saja, karena memang kan harusnya mereka itu satu manajemen, baik polisi, Pamdal, manajemen kebersihan, dan lain sebagainya, sehingga bisa optimal," kata Sulastio.

"Saya tidak anti terhadap sesuatu yang baik, tapi dibutuhkan suatu penelitian karena ini kan dibangun oleh uang rakyat. Diaudit dulu kebutuhannya berapa, dan uang yang tersedia berapa. Kalaupun harus dibangun gedung ya seperlunya aja, nggak usah sampai belasan lantai. Ketua DPR juga harus menjelaskan kepada rakyat bahwa yang akan dibangun hanyalah kekurangan ruangan atau gedungnya saja," pungkasnya. (mdk/bal)