Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gabung Koalisi Pemerintah, PAN Berpeluang Duduki Mendikbudristek

Gabung Koalisi Pemerintah, PAN Berpeluang Duduki Mendikbudristek Rakernas PAN. ©Istimewa

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk merapat dengan koalisi pemerintah. Keputusan ini akan memberikan peluang bagi partai yang dipimpin Zulkifli Hasan untuk mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Indonesia Watch for Democracy (IWD), Endang Tirtana menilai, PAN memiliki peluang besar untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Karena, dia menerangkan, akan ada dampak positif bagi PAN usai memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Karena tidak mungkin keputusan politik itu hanya sekedar dukungan. Salah satu yang mungkin didapatkan PAN dengan bergabung dalam koalisi pemerintah adalah kursi menteri di kabinet,” katanya di Jakarta, Sabtu (4/9).

Dia mengungkapkan, PAN paling berpeluang menduduki Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mengingat sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beberapa tokoh yang memiliki irisan dengan PAN menduduki posisi tersebut. Seperti Yahya Muhaimin dan Bambang Sudibyo.

“Melihat rekam jejak tersebut, maka PAN paling berpeluang untuk menduduki Mendikbudristek. Belum lagi dalam beberapa waktu terakhir, Nadiem Makarim membuat kontroversi atas beberapa kebijakan yang dikeluarkannya,” terangnya.

Untuk diketahui, kontroversi tersebut mulai dari program POP, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan, pembubaran BSNP yang dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas dan kebijakan dana BOS yang diduga diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945.

Kontroversi tersebut, Endang menegaskan, pastinya membebani Jokowi. Inilah alasan lainnya kenapa PAN memiliki peluang menggantikan posisi Nadiem.

Jika nantinya PAN tidak diberikan posisi Kemendikbud Ristek Dikti, dia menambahkan, sebaiknya Nadiem segera di dampingi oleh dua wamen yang akan membantunya untuk mengurusi dunia pendidikan sehingga tidak ada lagi kontroversi-kontroversi kebijakan yang akan merugikan dunia pendidikan.

“Jika posisi Nadiem tidak diganti maka sebaiknya Nadiem segera di dampingi oleh dua wakil menteri yang akan membantunya. Sehingga tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan baru,” tutupnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional mengeluarkan tiga keputusan. Salah satunya menyetujui PAN bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Rakernas menyetujui Partai Amanat Nasional untuk bergabung di barisan partai koalisi pemerintah dalam rangka memberikan kebaikan, dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara," ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di Rakernas PAN, Selasa (31/8).

Viva mengatakan, seluruh DPW PAN telah menyatakan setuju bergabung dengan barisan partai koalisi pendukung pemerintah.

"Seluruh DPW sudah setuju terhadap keputusan Partai Amanat Nasional bergabung dalam barisan partai koalisi pemerintah," katanya.

Keputusan berikutnya adalah, Rakernas PAN memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar: Kalau Presiden Jokowi Bisa Dihadirkan di MK Sangat Ideal

TPN Ganjar: Kalau Presiden Jokowi Bisa Dihadirkan di MK Sangat Ideal

Menurutnya, menteri yang berkaitan langsung dengan bansos tanggungjawab di Presiden.

Baca Selengkapnya
Survei Terbaru Indikator Sepekan jelang Pencoblosan: Prabowo 51,8%, Anies 24,2%, Ganjar 19,6%

Survei Terbaru Indikator Sepekan jelang Pencoblosan: Prabowo 51,8%, Anies 24,2%, Ganjar 19,6%

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut peluang 2 putaran masih terbuka

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya