Gabung di Koalisi Majapahit, Demokrat Jatim enggan tandingi Risma

Merdeka.com - Enam partai politik di Surabaya, Jawa Timur resmi mendeklarasikan diri sebagai Parpol Koalisi Majapahit, untuk menandingi kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang bakal mengusung Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana di Pilwali Surabaya, bulan Desember 2015 mendatang.

Enam partai itu adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Demokrat, Golkar dan Partai Amanah Nasional (PAN). Dari salah satu partai peserta Koalisi Majapahit itu, terjadi salah tafsir antara dewan pimpinan cabang (DPC) dan DPD-nya. Ini terjadi di internal Partai Demokrat.

Pada deklarasi, masing-masing pimpinan DPC yang hadir antara lain, Syamsul Arifin (PKB), BF Sutadi (Gerindra), Ibnu Shobir (PKS), M. Ilyas (Plt Golkar), M Surat (PAN), dan Hartoyo (Plt Demokrat), mengklaim telah mendapat restu dari dewan pimpinan wilayah (DPW)/DPD-nya masing-masing.

Termasuk Plt DPC Demokrat Surabaya, Hartoyo yang mengatakan, dalam aturan partai, setiap langkah atau kebijakan organisasi, harus ada persetujuan DPP (dewan pimpinan pusat). "Di Demokrat sendiri, tiap tahapan selalu ada koordinasi. Untuk urusan Pilkada, koordinasinya sebatas tingkat satu (DPD)," aku Hartoyo di sela deklarasi Koalisi Majapahit, Senin (29/6).

Dia melanjutkan, partai berlogo segitiga mercy ini sudah berkoordinasi dengan DPD Partai Demokrat Jawa Timur, terkait Koalisi Majapahit dan siap bergabung melawan dominasi Risma-Whisnu. "Di Demokrat sudah dilakukan, jadi tidak ada masalah," klaimnya.

Terpisah, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Soekarwo memastikan, partainya belum tentu ikut koalisi tersebut. "Demokrat belum tentu ikut dan belum pasti masuk di sana (Koalisi Majapahit)," tegasnya kepada wartawan.

Terkait kehadiran Hartoyo dalam deklarasi Koalisi Majapahit itu, Soekarwo yang juga Gubernur Jawa Timur ini, kembali menegaskan, hanya bersifat menghadiri. "Pengurus Demokrat Surabaya datang ke saya dan minta izin mau datang. Ya karena sebagai salah satu bentuk komunikasi politik, ya saya izinkan," dalihnya.

Menurut politisi yang akrab disapa Pakde Karwo ini, dalam keputusan politik, partainya tidak boleh mengambil langkah keliru. "Semua pasti akan saya panggil membahas Pilkada. Khususnya di Surabaya, keputusan siapa yang diusung atau tidak sama sekali, tergantung DPD. Sesuai AD/ART, keputusannya cukup di tingkat provinsi," tegasnya lagi.

Soekarwo juga mengakui, sampai hari ini, hasil survei yang dilakukan pihaknya, nama calon patahana Tri Rismaharini masih tertinggi. "Namun hasilnya, siapa yang akan diusung Demokrat, belum ada keputusan," ucapnya.