FX Rudy minta Jokowi keluarkan Perppu agar Pilkada tak diundur
Merdeka.com - Adanya calon tunggal di tujuh daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak membuat pemerintah pusing. Rapat terbatas yang diadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum mengambil keputusan apa pun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih untuk mendapatkan kesepakatan dari DPR, MPR, dan perwakilan partai politik.
Di Solo, sahabat dekat Jokowi yang juga Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo (Rudy) pun angkat bicara. Mantan wali kota Solo itu mendesak Jokowi segera mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), agar polemik calon tunggal dalam pilkada tak berkelanjutan.
"Kalau dengan calon tunggal, pilkada harus ditunda sampai 2017, akan terjadi kekosongan pemimpin daerah. Ini tentu akan berdampak pada perkembangan suatu daerah, karena kewenangan pelaksana tugas (Plt) wali kota itu sangat terbatas. Makanya kami meminta kepada presiden segera menerbitkan Perppu, agar para calon bisa ikut Pilkada serentak 9 Desember 2015," ujar Rudy, di Solo, Rabu (5/8).
Calon wali kota Solo yang diusung PDIP ini menegaskan, keterbatasan kewenangan Plt akan membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan juga terbatas. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan suatu daerah. Rudy menilai tidak adanya lawan bagi para calon incumbent bukan karena unsur politik, namun dikarenakan calon lain enggan atau bahkan merasa sudah tidak mampu lagi melawan mereka. Sehingga para calon ini memilih untuk tidak mencalonkan sebagai kepala daerah.
"Bagaimanapun para incumbent yang memiliki kejujuran, bisa melayani rakyat yang akan mencalonkan lagi ini harus mendapat apresiasi dari pemerintah," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
FX Rudy sudah tidak lagi menganggap Jokowi sebagai kader partai banteng moncong putih itu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Bobby Rizaldi menilai, kenaikan pangkat tersebut sangat pantas diterima Prabowo.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya