Merdeka.com - Presiden Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju untuk lima tahun mendatang. Fraksi PKS mengucapkan selamat bekerja memajukan Indonesia bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tugas besar menanti untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini melalui siaran persnya, Rabu (23/10).

Mayoritas menteri, menurut Jazuli, bukan orang baru. Bahkan, sebagian besar adalah mantan kolega di parlemen. Sehingga, dia yakin akan para menteri akan mudah beradaptasi dan bersinergi dengan DPR.

"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian sehingga rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," katanya.

Tiga Agenda Kerja Prioritas dari PKS

Jazuli memberikan tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan kabinet baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN). terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS.

"Fraksi PKS sementara ini tetap menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif. Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," tegasnya.

Agenda kedua yakni sektor ketenagakerjaan. PKS menyarankan Kementerian Ketenagakerjaan menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM bangsa dan menumbuhkan secara masifnya UMKM. Apalagi, kata Jazuli, Presiden Jokowi berjanji menyiapkan regulasi cipta tenaga kerja.

"Presiden Jokowi sudah menjanjikan akan menyiapkan "omnibus law" untuk regulasi cipta tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM saat pelantikan Presiden," paparnya.

"Ini klop dengan inisiatif RUU Fraksi PKS yaitu RUU Kewirausahaan Nasional. Jadi Pak Jokowi tidak usah repot-repot lagi menyusun RUU dari awal," sambung Jazuli.

Terakhir, sektor kemandirian ekonomi dengan menyetop laju utang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan hingga swasembada serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," tandas Jazuli.