Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak memberikan sanksi yang berat kepada Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terkait skandal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Kami minta MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Partai Golkar, kata Bambang, meminta semua pihak termasuk fraksi-fraksi di DPR dapat memaklumi apa yang dilakukan Setnov. Mengingat, pengalaman Setnov sebagai pimpinan DPR baru satu tahun.

"Kita mengimbau kawan-kawan fraksi lain agar bisa memahami posisi Novanto baru jadi pimpinan setahun jadi masih belajar," imbuhnya.

Selain meminta sanksi ringan, jika terbukti tidak bersalah Fraksi Golkar pun bakal mendesak MKD untuk melakukan klarifikasi sebagai bentuk pemulihan nama baik Setnov.

Untuk itu, Partai Golkar berharap MKD mau bekerja secara adil dan transparan. Menurut dia, MKD harus melakukan sidang terbuka untuk mengungkap fakta dari skandal tersebut.

"Itu kan dalam ketentuan, kita minta MKD jernih, kan belum tentu juga bersalah," tandasnya.