Fraksi Gerindra DPR terbitkan surat larangan kunker ke luar negeri
Merdeka.com - Beredar surat larangan anggota Fraksi Partai Gerindra untuk berkunjung ke luar neger. Surat itu disebut arahan langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang marah atas kunjungan Wakil Ketua DPR Fadli ZOn ke Amerika nda menuai polemik di masyarakat.
Surat edaran bernomor A.515/F.P-GERINDRA/DPR-RI/IX/2015 itu terbit 14 September lalu. Diteken oleh Ketua F-Gerindra Ahmad Muzani dan Sekretaris Fary Djemi Francis.
Ketika dikonfimasi terkait hal ini, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya surat tersebut. Namun dia menegaskan, surat itu tidak tegas mengatakan larangan anggota Fraksi Gerindra untuk pergi ke luar negeri.
Dasco pun membantah jika surat itu terkait kemarahan Prabowo atas kunjungan Fadli Zon ke luar negeri. Menurut dia, surat itu diterbitkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani yang isinya meminta agar anggota fraksi selektif memilih kunjungan ke luar negeri.
"Dikatakan dalam surat itu bahwa memang kunjungan kerja ditangguhkan. Namun dalam rangka anggota DPR menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk diplomasi maka untuk kunjungan kerja ke negara-negara yang mempunyai manfaat besar terhadap kepentingan nasioonal dapat dilakukan dengan cara selektif," kata Dasco saat dihubungi merdeka.com, Kamis (17/9).
Dasco mengatakan surat itu tidak secara melarang, tapi selektif memilih agenda kunjungan ke luar negeri. Menurut dia, anggota DPR memang harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam menunjang tugas dan fungsinya sebagai legislator.
"Kalau bulat melarang malah kita salah, sebagai anggota DPR kita melaksanakan tugas kok," terang dia.
Dasco menjelaskan, surat edaran itu artinya anggota Fraksi Gerindra selektif memilih kunjungan kerja keluar negeri. Dalam arti, sebelum kunjungan, pimpinan fraksi lebih dulu melakukan rapat, untuk menilai penting atau tidaknya agenda tersebut diikuti oleh Fraksi Gerindra.
"Kita akan bahas dulu, jadi setiap ada permohonan (kunjungan kerja) nanti kita bahas dulu dipimpinan fraksi," tegas dia.
Seperti diketahui, kunjungan kerja yang dilakukan delegasi DPR untuk mengikuti sidang tahunan PBB di Amerika Serikat menuai kecaman. Terlebih, dalam kunjungan itu Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan bakal capres Amerika Donald Trump.
Akibat pertemuan itu, Setya dan Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Keduanya dinilai melanggar etika karena bertemu dengan bakal capres Amerika disela kunjungan kenegaraan mewakili DPR RI.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaGerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya
Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaGerindra Komunikasi dengan Partai Koalisi Ganjar dan Anies: Ajakan Kami Tak Bertepuk Sebelah Tangan
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, komunikasi Prabowo-Gibran dengan ketum partai koalisi 01 dan 03 berjalan baik.
Baca SelengkapnyaGerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaPAN Gelar Buka Puasa Bareng Prabowo Sore Ini, Tak Undang Parpol Koalisi
Melalui agenda kegiatan yang diterima, PAN sekaligus mengundang rekan-rekan dari Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya